Jubir Gerindra Desak Polri Ungkap Motif Penyadapan Ilegal yang Dinilai Mengarah ke Makar

Wihadi Wiyanto, Juru Bicara Partai Gerindra, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengungkap secara transparan motif di balik kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri, terhadap Presiden Prabowo Subianto. Wihadi menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan perbuatan yang dinilai mengarah ke upaya makar karena dilakukan dalam kapasitas pribadi, bukan institusional.

Menurut Wihadi, fakta bahwa penyadapan dilakukan di luar nama institusi mengindikasikan adanya kelompok tertentu yang berada di balik layar. "Karena penyadapan itu dilakukan dalam kapasitas pribadi, bukan institusi, maka tentunya ada kelompok-kelompok yang memang ada di belakang penyadapan tersebut," ujar Wihadi di Jakarta, Kamis. Ia menilai situasi ini sangat membahayakan negara serta keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo.

Tuntutan Pemeriksaan Etik dan Transparansi Hukum

Gerindra mengecam keras tindakan penyadapan ilegal tersebut. Wihadi menilai bahwa tugas utama Polri saat ini adalah mengungkap motif tersebut secara transparan kepada publik. Selain itu, ia menuntut agar perwira tinggi aktif yang terlibat menjalani pemeriksaan etik kepolisian. "Jelas bahwa itu adalah merupakan perbuatan yang mengarah kepada makar, karena dilakukan dalam situasi saat ini yang di mana harusnya kepolisian melakukan pengamanan, tetapi justru melakukan penyadapan terhadap Presiden," tegasnya. Ia meyakini bahwa sidang kode etik akan menjadi kunci untuk membeberkan motif tersangka dan kelompoknya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Istana Kepresidenan belum mengetahui secara terperinci pihak yang menjadi dalang di balik dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara dan sejumlah pejabat negara. "Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat," kata Prasetyo di Istana Kepresidensial, Jakarta, Rabu (4/11). Pemerintah menegaskan masih menunggu hasil penyidikan kepolisian untuk mengidentifikasi pelaku di balik dugaan tindak pidana penyadap, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal tersebut.

Dampak Politik: Ancamanan terhadap Stabilitas Pemerintahan

Kasus ini memicu kekhawatiran serius terkait stabilitas keamanan nasional. Pernyataan Gerindra yang menyamakan tindakan penyadapan dengan upaya makar menunjukkan eskalasi politik yang tinggi terhadap integritas lembaga keamanan negara. Tuntutan untuk mengungkap motif secara terbuka menjadi sorotan utama, mengingat implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Proses hukum yang sedang berjalan kini menjadi penentu apakah kasus ini akan berujung pada pembongkaran jaringan kepentingan di balik dinding kekuasaan atau sekadar pelanggaran disiplin internal.