BGN Percepat Aktivasi 953 SPPG Baru, Targetkan 1,5 Juta Penerima Manfaat MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi. Langkah strategis ini diproyeksikan mampu memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa penambahan dapur MBG ini tidak sekadar mengejar kuantitas, tetapi juga memastikan setiap unit layanan memberikan manfaat nyata sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Proses aktivasi ini merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya pada Oktober 2026, di mana BGN telah mengaktifkan 1.460 SPPG di 32 provinsi, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Memasuki November, BGN kembali melanjutkan ekspansi dengan aktivasi 953 SPPG di 34 provinsi, dengan rencana pembukaan jumlah serupa pada pekan berikutnya untuk mempercepat pemerataan layanan gizi nasional.

Prioritas Daerah 3T dan Stunting Tinggi

Agustina Arumsari menjelaskan bahwa kesiapan operasional menjadi penentu utama, mencakup kelengkapan fasilitas dan ketersediaan sumber daya manusia. "Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran MBG sesuai tata kelola keamanan pangan," ujar Agustina di Jakarta, Rabu. Prioritas penerima manfaat difokuskan pada kelompok rentan, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren, khususnya di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Untuk menjamin standar kualitas, setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga menekankan pentingnya mekanisme resmi dalam pendaftaran mitra:

• Aktivasi dilakukan secara bertahap dan berhati-hati melalui portal mitra resmi.
• Tidak ada pembayaran atau imbalan kepada pihak manapun dalam proses aktivasi.
• Masyarakat diimbau melaporkan segala bentuk penarikan imbalan yang mengatasnamakan BGN kepada pihak berwajib.

Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Praktik Ilegal

Agustina mengingatkan bahwa seluruh tahapan aktivasi berjalan melalui sistem yang transparan. "Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika bapak dan ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tegasnya. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik percaloan dan memastikan efisiensi biaya operasional serta skema insentif SPPG berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, sehingga program MBG dapat berjalan efektif dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat.