Wagub Taj Yasin Luncurkan Rorak untuk Revitalisasi Ekologi Gunung Muria, Lindungi 116 Titik Mata Air

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memprioritaskan pembangunan infrastruktur sederhana berupa rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan Gunung Muria, Kabupaten Kudus, sebagai solusi strategis untuk memulihkan fungsi ekologis yang kian terganggu. Langkah ini diambil menyusul penyusutan area hutan yang berdampak signifikan pada ketersediaan air, dengan meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir. Taj Yasin menilai pembuatan rorak jauh lebih cepat memberikan hasil dibandingkan penanaman pohon yang membutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk tumbuh optimal.

Inisiatif ini diumumkan saat berdiskusi dengan Komunitas Pegiat Konservasi Alam (Peka) Muria di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Rabu. Menurut Wagub, rorak berfungsi menahan limpasan air hujan agar tidak langsung mengalir ke hilir, sekaligus meningkatkan peresapan air ke dalam tanah. Strategi ini dinilai krusial karena kerusakan kawasan hulu tersebut berdampak langsung pada tiga kabupaten penyangga, yaitu Kudus, Jepara, dan Pati, yang dalam dua tahun terakhir kerap dilanda bencana banjir hingga longsor. Gunung Muria memiliki 11 aliran sungai yang menjadi tulang punggung hidrologi wilayah sekitarnya.

Dampak Ekologis dan Tantangan Konservasi

Kondisi ekologi Gunung Muria yang memprihatinkan mendapat sorotan dari Teguh Budi Wiyono, Ketua Peka Muria. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar kawasan telah beralih fungsi menjadi kebun kopi, mengancam habitat satwa dilindungi seperti macan tutul dan elang Jawa. Data dari komunitas menunjukkan dari 116 titik mata air yang terdata, hampir 80 persen di antaranya sudah mengering atau mati. Teguh menegaskan pentingnya pengendalian alih fungsi lahan untuk menjaga keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan hidrologi di kawasan yang juga memiliki sekitar 120 jenis burung serta sejumlah pohon langka.

"Harapan kami, dengan adanya Surat Keputusan (SK) Taman Hutan Raya (Tahura), hutan kembali terjaga," ujar Teguh Budi Wiyono. Ia menambahkan bahwa dialog langsung dengan pemerintah menjadi ruang vital bagi komunitas untuk menyampaikan aspirasi, dengan harapan penetapan Tahura tidak mengabaikan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertanian setempat.

Regulasi Tahura dan Pembagian Blok Konservasi

Untuk memastikan perlindungan jangka panjang, DLHK Jawa Tengah menegaskan bahwa penetapan Tahura Gunung Muria pada April 2026 menjadi langkah krusial dalam mengembalikan fungsi kawasan hutan. Dengan luas 9.445 hektare, kawasan ini kini berstatus kawasan konservasi yang pengelolaannya berada di bawah kendali pemerintah provinsi, sejajar dengan Tahura KGPAA Mangkunego I di Karanganyar. Pengelolaan Tahura Muria akan dibagi menjadi beberapa blok strategis untuk menjaga keseimbangan konservasi dan ekonomi.

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Konservasi DLHK Jawa Tengah, Pujiharini, menjelaskan bahwa pembagian blok bertujuan agar fungsi konservasi tetap terjaga tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat yang telah ada. Selain vegetasi, DLHK menyiapkan konservasi sipil teknis berupa pembuatan rorak dan jogangan untuk menampung air hujan. Pujiharini menegaskan bahwa masyarakat dan pegiat konservasi akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini, termasuk melalui mekanisme gotong royong di lapangan, guna memastikan keberlanjutan mata air dan stabilitas lingkungan di wilayah hulu Jawa Tengah. Program ini juga sejalan dengan upaya manajemen modern dalam pemanfaatan sumber daya lokal untuk keberlanjutan ekosistem.