Ombudsman RI Teguhkan Standar Pelayanan: Wujudkan Layanan Publik Adil, Transparan, dan Bebas Diskriminasi

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kembali menegaskan komitmen tegas bahwa seluruh penyelenggara layanan publik wajib memenuhi standar pelayanan yang berlaku secara ketat. Syafrida Rasahan, Anggota Ombudsman RI, mengingatkan bahwa inti dari pelayanan publik adalah keadilan, yang berarti tidak boleh ada pembedaan perlakuan antara satu penerima layanan dengan lainnya. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta pada hari Rabu, sebagai pengingat moral dan hukum bagi seluruh lembaga negara maupun swasta yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat.

Pengingat ini sejalan dengan misi ORI untuk mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Ombudsman RI menegaskan pentingnya penyelenggaraan layanan yang transparan dan bebas diskriminatif. Secara hukum, standar ini bukan sekadar anjuran, melainkan tolak ukur wajib yang menjadi janji penyelenggara—mulai dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga sektor swasta—kepada rakyat.

Kerangka Hukum dan Audiensi dengan Kongres Wanita Indonesia

Komitmen terhadap standar pelayanan publik ini turut ditekankan Ombudsman RI saat menerima audiensi dari Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di Jakarta pada Kamis (29/10). Pertemuan tersebut menjadi forum resmi untuk menerima pengaduan terkait dugaan malaadministrasi. Dalam kesempatan itu, Rahmadi Indra Tektona, Wakil Ketua Ombudsman RI, menyatakan kesiapan penuh lembaga untuk mengawal permasalahan yang disampaikan oleh Kowani. Nannie Hadi Tjahjanto, Ketua Umum Kowani, mengungkap sejumlah dugaan pelanggaran, khususnya terkait penundaan berlarut dan ketidakpastian dalam penyelesaian administrasi layanan publik.

Dasar hukum penguatan layanan ini sangat jelas dan terikat pada regulasi nasional. Beberapa poin utama yang menjadi acuan dalam penjaminan kualitas pelayanan publik meliputi:

• Aturan utama: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
• Pedoman teknis: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014.
• Berisi kewajiban penyelenggara untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas proses pelayanan.

Kerangka regulasi ini menjadi benteng bagi masyarakat untuk memastikan hak mereka atas layanan yang berkualitas tidak diabaikan oleh penyelenggara negara.

Dampak Regulasi dan Langkah Lanjut Pengawasan

Adanya penekanan kembali oleh Ombudsman RI ini memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola birokrasi di Indonesia. Dengan mengedepankan standar keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi, diharapkan seluruh instansi dapat meminimalisir potensi maladministrasi yang selama ini menjadi kendala utama kepercayaan publik. Langkah lanjutan pengawasan akan difokuskan pada respons nyata terhadap aduan, termasuk penanganan kasus yang dilaporkan Kowani terkait hambatan administratif.

Penerapan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 secara konsisten akan menjadi kunci utama dalam mengukur apakah janji penyelenggara kepada masyarakat telah terpenuhi. Melalui mekanisme pengawasan yang ketat ini, Ombudsman RI berharap tercipta ekosistem pelayanan publik yang lebih responsif dan berkeadilan. Kesungguhan dalam mengawal permasalahan yang dilaporkan akan menjadi tolok ukur akuntabilitas institusi pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusi.