Perumda Sarana Jaya Perkuat Tata Kelola melalui Sinergi Strategis dengan BPKP DKI Jakarta

Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengukuhkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) melalui sinergi strategis bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan evaluasi internal dan penugasan teknis untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan bisnis di lingkungan BUMD tersebut. Inisiatif ini menjadi langkah krusial bagi Sarana Jaya guna meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan operasional secara menyeluruh.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Bernard Yohanes, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, menjelaskan bahwa penguatan ini tidak sekadar memenuhi standar penilaian administratif, melainkan diarahkan pada peningkatan efektivitas kegiatan usaha secara langsung. "Melalui assessment GCG, evaluasi kinerja, maupun audit investigatif, kami memperoleh perspektif independen yang menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis," ujar Bernard. Keterlibatan BPKP dinilai vital untuk memastikan konsistensi penerapan tata kelola agar seluruh aktivitas bisnis berjalan dengan prinsip transparansi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi pemegang saham.

Detil Evaluasi dan Penguatan Pengawasan Internal

Implementasi sinergi ini melibatkan serangkaian mekanisme pengawasan yang komprehensif untuk memastikan objektivitas dan akurasi data kinerja perusahaan. Melalui pendekatan multiguna, Sarana Jaya berupaya mendapatkan masukan strategis yang berdampak langsung pada produktivitas dan efisiensi operasional. Beberapa bentuk evaluasi dan penugasan bersama BPKP yang dilakukan antara lain:

• Assessment Good Corporate Governance (GCG) untuk mengukur kepatuhan dan kualitas tata kelola.
• Evaluasi kinerja perusahaan untuk menilai efektivitas pencapaian target operasional.
• Audit investigatif untuk mendeteksi potensi risiko dan anomali dalam pengelolaan keuangan.

Bernard menegaskan bahwa hasil dari proses evaluasi ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan kebijakan baru serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan manajemen risiko perusahaan.

Respons Dewan Pengawas dan Komitmen Kolaboratif

Dukungan terhadap inisiatif penguatan tata kelola ini juga datang dari pucuk pimpinan pengawas perusahaan. Nurfitria Farhana, Ketua Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya, mengapresiasi langkah manajemen yang proaktif dalam membangun kemitraan dengan BPKP. Ia menekankan bahwa keberhasilan penerapan GCG membutuhkan komitmen selaras antara dewan pengawas, direksi, dan seluruh jajaran korporasi.

"Penguatan tata kelola merupakan tanggung jawab bersama. Dewan Pengawas akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta mendorong agar hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan," tambah Nurfitria. Sinergi antara lini manajemen dan pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, responsif terhadap risiko, dan selaras dengan standar tata kelola BUMN/BUMD terbaik di tingkat nasional.