Percepat TBI Entikong, BNPPDT Solusi Hambatan Regulasi dan Logistik Lintas Batas

Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) resmi mengakselerasi operasionalisasi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong melalui forum koordinasi lintas kementerian yang digelar di Jakarta pada Rabu (4/11/2026). Langkah strategis ini difokuskan pada penuntasan berbagai kendala kompleks, mulai dari regulasi, infrastruktur, hingga tata kelola pelayanan, guna memastikan fasilitas perbatasan tersebut segera berfungsi optimal dalam memfasilitasi perdagangan lintas negara.

Kehadiran TBI di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, melainkan pilar kunci dalam memperkuat tata kelola ekspor-impor. Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas rantai logistik serta memperluas denyut ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Dengan percepatan operasional ini, Indonesia diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi kawasan perbatasan secara signifikan.

Selaraskan Kebijakan dan Infrastruktur Hinterland

Nurdin, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, menegaskan bahwa forum koordinasi ini menjadi momentum krusial untuk mengidentifikasi dan memulihkan hambatan operasional. Ia menekankan bahwa fungsi TBI harus diintegrasikan dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas. "Terminal Barang Internasional bukan sekadar fasilitas yang dibangun di kawasan PLBN. Kita harus memastikan kawasan hinterland dan pusat-pusat produksi juga terhubung dengan pintu perdagangan internasional," ujar Nurdin. Pernyataan ini menegaskan bahwa konektivitas logistik dari pusat produksi hingga ke perbatasan harus berjalan mulus agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara maksimal oleh pelaku usaha.

Pastikan Kesiapan Kepabeanan dan Standar Operasional

Percepatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala BNPPDT agar fasilitas publik yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Melalui forum ini, BNPPDT memfasilitasi penyelarasan kebijakan kepabeanan, ketentuan jenis dan volume barang, serta standar operasional pelayanan antar-lembaga terkait. Untuk memastikan kelancaran gerak barang, aspek kesiapan kepabeanan menjadi prioritas utama, yang mencakup pemenuhan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini meliputi penetapan aturan ketat mengenai jenis barang yang diizinkan masuk maupun keluar melalui TBI, sehingga kepatuhan hukum dan keamanan logistik tetap terjaga dalam setiap transaksi.