Gubernur Sumbar Dorong 1.342 Lowongan Kerja dalam Job Fair Online 2026

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah resmi meluncurkan Job Fair Online Sumbar 2026 di Auditorium Gubernuran pada 4 November 2026. Acara ini menghadirkan total 1.342 lowongan pekerjaan dari 43 perusahaan, dirancang untuk memudahkan akses rekrutmen bagi masyarakat tanpa harus mendatangi perusahaan secara langsung. Inisiatif ini bertujuan menjembatani kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan kompetensi pencari kerja di wilayah Sumatera Barat.

Mahyeldi menekankan bahwa keberhasilan job fair tidak hanya diukur dari kuantitas lowongan, tetapi dari tingkat penyerapan tenaga kerja dan dampaknya terhadap penurunan angka pengangguran di daerah. Ia memperingatkan bahwa pengangguran memiliki dampak luas, tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ketahanan keluarga.

Strategi Penyerapan Tenaga Kerja dan Apresiasi Perusahaan

Dalam pembukaan tersebut, gubernur mengapresiasi partisipasi 43 perusahaan yang menyediakan formasi pekerjaan tersebut. "Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada 43 perusahaan yang telah berpartisipasi menyediakan 1.342 formasi pekerjaan. Keterlibatan perusahaan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan," ujar Mahyeldi. Ia menegaskan bahwa perluasan lapangan kerja harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan.

Program Job Fair Online berlangsung selama tujuh hari, dari 4 hingga 10 November 2026. Format daring ini dipilih untuk memperluas jangkauan informasi kerja dan menyederhanakan tahapan rekrutmen bagi ribuan calon pelamar di Sumbar.

Dampak Jangka Panjang terhadap Ekonomi Lokal

Secara struktural, program ini diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menekan angka pengangguran di Sumatera Barat. Dengan mempertemukan perusahaan dan kandidat secara digital, hambatan geografis dan birokratis dapat dikurangi. Keberhasilan inisiatif ini akan menjadi tolok ukur bagi upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pasar.