Nusron Wahid Irit Bicara Usai 5 Jam Diperiksa KPK: Soal Izin Dinas dan Dugaan Suap HGB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, akhirnya melangkah keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/11) setelah menjalani pemeriksaan yang berlangsung selama lebih dari lima jam. Kehadirannya yang sempat dinanti publik ini berkaitan langsung dengan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Setelah tiba di kantor lembaga antirasuah tersebut pukul 09.22 WIB pagi, Nusron baru meninggalkan kawasan markas KPK sekitar pukul 14.45 WIB sore.

Usai menyelesaikan pemeriksaan, Nusron menunjukkan sikap defensif dengan tidak menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media. Ia hanya memberikan pernyataan singkat mengenai keabsahan ketidakhadirannya pada dua panggilan penyidik sebelumnya. "Saya pejabat publik, seorang menteri, kalau dinas ke luar kota apa lagi keluar negeri, dipastikan ada surat izin perjalanan dari kementerian sekretariat negara, jadi kami tidak mengada-ada," ujarnya singkat sebelum beranjak. Pernyataan ini merujuk pada fakta bahwa Nusron sebelumnya tercatat dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Kronologi Mangkir dan Dugaan Keterlibatan Orang Kepercayaan

Sebelum akhirnya hadir pada 4 November, proses pemeriksaan terhadap Nusron sempat terkendala oleh dua kali ketidakhadiran. Pada pemanggilan pertama yang dijadwalkan Rabu (7/10), Nusron tidak hadir dengan mengatasnamakan adanya agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Setelah KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (15/10), Nusron kembali absen karena sedang berada di luar negeri. Ketidakhadiran berulang ini menimbulkan pertanyaan terkait komitmen menteri tersebut dalam proses hukum, sebelum akhirnya ia kooperatif pada panggilan ketiga.

Dalam perkara di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini, KPK telah menetapkan total delapan orang sebagai tersangka, yang terbagi menjadi dua kelompok utama.

• Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung.
• Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
• Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.

Empat tersangka lainnya adalah Fahd El Fouz (politikus Partai Golkar yang akrab disapa Fahd A Rafiq), Arif Sugiyanto (mantan Bupati Kebumen), serta Erwin dan Muhammad Fakhry. Dua nama terakhir, bersama Arif dan Fahd, secara spesifik disebut oleh KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid, yang menunjukkan kompleksitas jaringan kepentingan dalam skandal ini.

Dampak Hukum dan Respons Institusional

Penetapan tersangka terhadap figur-figur dekat Nusron mengindikasikan bahwa penyidikan KPK tidak hanya berfokus pada pejabat tinggi eselon I saja, tetapi menelusuri alur dana dan kepentingan hingga ke lingkaran privat menteri tersebut. Sikap irit bicara Nusron usai pemeriksaan menunjukkan bahwa proses hukum ini masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan yang mendalam. Publik dan pengawas kebijakan kini menanti langkah institusional Kementerian ATR/BPN serta bagaimana KPK akan menjerat atau melepaskan menteri tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan dari dua kali mangkir menjadi satu kali pemeriksaan panjang ini.