Bamsoet Dorong Prabowo Percepat Konsolidasi Pemerintahan, Fokus Tangani Dugaan Penyadapan & Stabilitas Ekonomi

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan sebagai langkah strategis dalam percepatan penyelesaian berbagai persoalan nasional. Dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu, Bamsoet menegaskan bahwa Presiden memiliki modal politik dan kewenangan konstitusional yang kuat untuk menggerakkan birokrasi agar bekerja dalam satu arah, saling mendukung, serta mampu mengambil keputusan secara cepat dan efisien demi kepentingan negara.

Dukungan ini disampaikan Bamsoet usai menghadiri Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres yang dihadiri oleh sejumlah tokoh senior, termasuk Agum Gumelar, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Margarito Kamis, dan Ida Bagus Purwalaksana. Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah-langkah pemerintah dalam menghadapi dinamika yang kompleks di dalam dan luar negeri.

Fondasi Ekonomi dan Tantangan Struktural yang Harus Diatasi

Konsolidasi pemerintahan dinilai krusial mengingat Indonesia masih menghadapi tekanan struktural ekonomi yang signifikan. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun 2026 tercatat mencapai 5,45 persen, pemerintah harus bekerja ekstra untuk mengatasi sejumlah indikator krusial yang menghambat kesejahteraan rakyat secara merata.

• Inflasi bulan Oktober tercatat di angka 3,23 persen.
• Jumlah penduduk miskin masih mencapai sekitar 22,93 juta jiwa.
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen.

Bamsoet menekankan bahwa pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan untuk menjaga stabilitas, memperluas investasi produktif, serta mempertahankan daya beli masyarakat. Dengan belanja negara dalam APBN 2027 yang diperkirakan mencapai Rp4.106,3 triliun, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran tersebut untuk memperkuat industri nasional, ketahanan pangan dan energi, serta pemerataan pembangunan.

Tangani Dugaan Penyadapan Secara Profesional dan Jaga Koridor Konstitusi

Selain isu ekonomi, Bamsoet menyoroti urgensi penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo. Persoalan ini, menurutnya, harus ditangani secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat pengamanan komunikasi negara, serta meningkatkan koordinasi antar-lembagaan keamanan dan情报 agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Menutup pernyataannya, Bamsoet mengingatkan bahwa konsolidasi kekuasaan harus tetap berada dalam koridor konstitusi yang sehat. Hal ini mencakup penjagaan independensi penegakan hukum, fungsi pengawasan oleh DPR, dan ruang partisipasi masyarakat. Ia menilai bahwa pemerintah yang solid harus didukung oleh tim kabinet yang kompeten dan berintegritas, serta mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.