KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik di Kantor Summarecon Bogor Terkait Suap HGB ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE) dari kantor PT Summarecon Agung Tbk di Bogor, Jawa Barat, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penggeledahan ini memperluas jangkauan tim penyidik yang sebelumnya sudah mengamankan uang Rp106,3 miliar dari 19 orang yang ditangkap tangan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan secara rinci hasil operasi tersebut di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (21/9). "Tim mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen dan BBE, di mana barang bukti-barang bukti tersebut diduga terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Kementerian ATR/BPN, khususnya untuk kantor wilayah Bogor," ujarnya. Penyidik kini bergerak cepat melakukan analisis dan ekstraksi terhadap seluruh barang bukti guna membangun konstruksi perkara secara utuh.

Langkah ke Bogor bukan gerakan pertama KPK. Tiga hari sebelumnya, tepatnya Jumat (18/9), penyidik lebih dulu menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur serta rumah kediaman Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Jejak penggeledahan juga menembus jantung kementerian. Tiga ruang direktorat jenderal disasar: ruang Lampri, ruang Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, dan ruang Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi. Beberapa ruangan lain di direktorat terkait turut digeledah. Dari seluruh lokasi itu, tim kembali menyita dokumen dan BBE yang akan diekstraksi untuk membantu penyidik membedah perkara.

Kasus ini menjerat delapan tersangka yang statusnya sudah dikunci KPK. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. Empat tersangka lainnya yakni Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Fakta persidangan awal menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Kedelapan orang ini sudah ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September sampai 4 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Seluruh rangkaian penindakan ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9). Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 19 orang dan langsung menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp106,3 miliar. Angka fantastis itu menjadi sinyal kuat bahwa praktik jual beli perizinan pertanahan melibatkan aliran dana sistematis, bukan sekadar transaksi kecil di tingkat bawah. Dampaknya bagi publik sangat nyata. Setiap HGB yang diurus melalui jalur suap berpotensi merampas hak masyarakat atas tata ruang yang tertib dan merugikan keuangan negara secara masif.

Analisis Redaksi

Angka Rp106,3 miliar yang ditemukan saat OTT bukan jumlah receh. Nilai ini menunjukkan bahwa pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN telah berubah menjadi ladang bisnis gelap yang terstruktur. Keterlibatan pejabat eselon satu seperti tiga direktur jenderal hingga kepala kantor pertanahan daerah membuktikan adanya rantai komando korupsi yang rapi. Ketika orang-orang yang disebut sebagai kepercayaan menteri ikut terseret, pertanyaan besar mengarah pada sejauh mana pengawasan internal berjalan di kementerian tersebut.

Ekstraksi Barang Bukti Elektronik menjadi fase paling krusial saat ini. Dokumen fisik bisa dibakar atau disembunyikan, tetapi jejak digital sering kali menyimpan percakapan, instruksi, hingga rincian aliran dana yang tak terbantahkan. Publik perlu mewaspadai potensi upaya penghilangan bukti oleh pihak-pihak yang belum tersentuh hukum. Penahanan 20 hari pertama yang berakhir pada 4 Oktober 2026 memberikan waktu terbatas bagi penyidik. Jika konstruksi perkara belum solid, perpanjangan penahanan pasti diajukan.

Secara logis, langkah selanjutnya KPK akan memetakan peran masing-masing tersangka berdasarkan hasil ekstraksi BBE. Posisi Adrianto Pitojo Adhi sebagai presiden direktur perusahaan properti raksasa menuntut pembuktian apakah suap ini merupakan kebijakan korporasi atau inisiatif pribadi. Sementara itu, bayang-bayang nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan terus menguji independensi KPK. Lembaga antirasuah ini harus berani mengikuti arah uang ke mana pun mengalir, tanpa pandang bulu jabatan politik maupun posisi birokrasi.