Direksi PT Toshida Hadapi vonis Kasus Suap Eks Ketua Ombudsman: Denda Rp100 Juta hingga Vonis 5 Tahun

Laode Sinarwan Oda, Direktur PT Toshida Indonesia, resmi menghadapi sidang putusan atas kasus dugaan suap terkait tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat ini menjadi penutup rangkaian perkara yang melibatkan mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto. Oda dituntut pidana 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta dengan subsider 60 hari penjara terkait pemberian uang senilai Rp1,5 miliar yang diduga bertujuan untuk merekayasa hasil pemeriksaan lembaga negara.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, perkara bernomor 64/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst ini diperiksa dengan agenda pembacaan putusan pada Kamis, pukul 10.00 WIB di ruang Wirjono Projodikoro 1. Majelis hakim dipimpin oleh Elyarahma Sulistyowati. Juru Bicara PN Jakpus, Andi Saputra, mengonfirmasi jadwal sidang tersebut, menegaskan bahwa proses hukum terhadap Oda alias Alan kini memasuki tahap finalisasi vonis.

Mekanisme Suap dan Manipulasi LHP Ombudsman

Dakwaan terhadap Oda berkaitan erat dengan upaya mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI agar menguntungkan korporasi. Bersama-sama dengan Lukman Malanuang, Oda diduga memberikan suap pada tahun 2025 agar Hery Susanto, yang saat itu menjabat anggota Ombudsman, dapat menyatakan tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai perbuatan malaadministrasi. Tujuannya adalah untuk membatalkan penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) atas nama PT Toshida Indonesia.

• Nilai Suap: Oda didakwa memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Hery Susanto.
• Objek Kontroversi: Pengaturan LHP terkait PNBP PKH PT Toshida Indonesia serta penolakan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IUP operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River.
• Status Hukum: Oda dituntut pidana 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta (subsider 60 hari penjara).

Hukuman Berat untuk Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto

Dalam perkara yang sama, Hery Susanto telah lebih dahulu divonis oleh majelis hakim pada 5 November. Ia divonis 5 tahun penjara setelah terbukti menerima suap berupa uang dan rumah dengan total nilai Rp3,87 miliar ketika menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. Vonis ini juga membebankan denda Rp300 juta dengan subsider 100 hari penjara, serta pidana tambahan berupa uang pengganti Rp3,87 miliar yang diperhitungkan dari rumah miliknya di Pulo Gebang, Jakarta.

Kasus ini mengungkap bagaimana posisi strategis di lembaga pengawasan justru dieksploitasi untuk intervensi kebijakan publik, khususnya dalam investasi nasional di sektor pertambangan nikel yang menjadi primadona. Putusan yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa ini menjadi sinyal tegas pemberantasan korupsi di tubuh lembaga pengawas negara, di mana manipulasi data dan regulasi untuk kepentingan korporasi dapat berujung pada sanksi pidana yang berat, baik bagi pemberi maupun penerima suap.