Polda NTT Limpahkan Dua Bos Jaringan TPPO Ilegal ke Malaysia ke Kejaksaan

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) resmi menyerahkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada Kejaksaan Tinggi NTT. Langkah hukum ini menandai masuknya kasus tersebut ke tahap penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Kombes Pol. Henry Novika Chandra, Kabid Humas Polda NTT, mengonfirmasi penyerahan tersangka berinisial YE dan YT beserta barang bukti di Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada Jumat lalu, mengakhiri proses penyidikan yang berlangsung selama beberapa bulan.

Penyerahan kedua tersangka ini merupakan kelanjutan dari penyidikan atas kasus pengiriman pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dari wilayah NTT ke Malaysia. Menurut Henry, tindakan tersebut melanggar hukum karena tidak melalui jalur resmi yang aman. Berkas perkara yang telah dinyatakan P-21 (lengkap) oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang melalui surat tertanggal 30 Oktober 2026, kini menjadi kewenangan jaksa penuntut umum untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dasar Hukum dan Kronologi Penyidikan

Perkara ini ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/5/VI/2026/SPKT/Ditresppadanppo Polda NTT tertanggal 1 Juni 2026. Penyidik Polda NTT telah melengkapi seluruh unsur hukum sebelum melimpahkan perkara ke kejaksaan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal-pasal kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Rincian pasal yang diterapkan antara lain:

• Pasal 80 jo. Pasal 66 dan Pasal 5 huruf a;
• Pasal 83 jo. Pasal 68 dan Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e; atau
• Pasal 81 jo. Pasal 69.

Ketentuan hukum tersebut menegaskan beratnya sanksi bagi pihak yang terlibat dalam perdagangan orang dan perekrutan tenaga kerja tanpa prosedur legal.

Apa Imbauan untuk Masyarakat?

Henry Novika Chandra menegaskan bahwa praktik pengiriman pekerja migran secara nonprosedural sangat berisiko menjerumuskan masyarakat ke dalam lingkaran eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang. Ia mengingatkan warga agar tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar namun dengan iming-iming yang tidak jelas, termasuk ketidakjelasan perusahaan, dokumen resmi, dan prosedur keberangkatan. Polda NTT mendesak masyarakat untuk segera melaporkan setiap indikasi perekrutan atau pengiriman pekerja migran melalui jalur ilegal kepada kepolisian atau instansi terkait guna mencegah korban baru. Dengan limpahan ini, proses hukum kini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan untuk memastikan keadilan bagi para tersangka.