MK Perbaiki Redaksi Pasal 215 KUHAP Nasional: Frasa 'Ahli' Dihapus demi Kepastian Hukum

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional dengan memperbaiki redaksional frasa "Saksi Ahli" menjadi "Saksi". Keputusan ini diambil untuk menghilangkan kerancuan hukum dan memastikan perlindungan terhadap saksi dari pertanyaan yang bersifat menjerat sesuai prinsip konstitusional. Ketua MK Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan tersebut di ruang sidang utama Gedung I MK, Jakarta, Kamis (12/11/2026). amar putusan menegaskan bahwa kata "Ahli" dalam norma tersebut dianggap tidak relevan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tetap dipertahankan.

Putusan ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh Dicky Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam perkara nomor 383/PUU-XXIV/2026. Pemohon mempertanyakan penggunaan tanda baca dalam frasa "Saksi Ahli, atau Terdakwa" yang dianggap menghilangkan perlindungan hukum bagi saksi biasa. Berdasarkan kaidah tata bahasa Indonesia, tanda koma hanya memisahkan unsur dalam perincian, sehingga larangan tersebut tampak hanya berlaku bagi saksi ahli dan terdakwa, bukan saksi biasa. Pemohon berdalih bahwa hal ini melanggar asas kejelasan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Masalah Redaksional dan Dampaknya pada Perlindungan Hukum Saksi

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan bahwa secara gramatikal dan doktriner, terdapat perbedaan mendasar antara saksi dan ahli. Dalam KUHAP 2025, nomenklatur "saksi ahli" tidak ditemukan selain di Pasal 215, padahal Penjelasan Pasal 215 sama sekali tidak menyinggung hak atau kewajiban khusus bagi ahli terkait pertanyaan menjerat. Jika frasa "Saksi Ahli" tetap dipertahankan, norma tersebut justru menciptakan interpretasi sempit yang mengeliminasi perlindungan bagi saksi biasa. Mahkamah menilai bahwa keberadaan kata "Ahli" di sana tidak sesuai dengan uraian dalam penjelasan pasal dan kehilangan relevansi historis dengan Pasal 166 KUHAP lama yang tidak memuat frasa tersebut.

Amar Putusan Final: Menjamin Konsistensi dengan UUD 1945

Atas dasar pertimbangan tersebut, MK menyatakan bahwa penulisan frasa "Saksi Ahli" dalam Pasal 215 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya prinsip untuk memajukan diri yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1). Untuk memberikan kepastian hukum, MK memutuskan penghapusan kata "Ahli" agar norma tersebut selaras dengan penjelasan pasal dan semangat perlindungan saksi secara umum. Dengan demikian, norma Pasal 215 KUHAP Nasional resmi diperbaiki menjadi:

• Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi dan Terdakwa.

Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan dari pertanyaan menjerat harus diterapkan secara luas kepada seluruh saksi, bukan terbatas hanya pada ahli, guna menjaga integritas proses peradilan pidana.