Kepala BNPB dan Menhut Berkantor di Kalteng, Kawal Langsung Pemadaman 180 Hektare Lahan Terbakar

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memutuskan berkantor langsung di Kalimantan Tengah selama beberapa hari ke depan untuk mengawal penanganan kebakaran hutan dan lahan yang telah menghanguskan sekitar 180 hektare lahan. Langkah ini diambil Senin (21/9) setelah kabut asap menebal dan hujan tak kunjung turun di wilayah tersebut selama sepekan terakhir.

"Kami berdua juga yang tadinya hanya berkunjung kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah," kata Suharyanto melalui keterangan tertulis. Keputusan mendadak itu bukan tanpa alasan. Dari hasil pemantauan di lapangan, satgas darat memang sudah berhasil memadamkan sekitar 150 hektare dalam sehari. Namun, sisa 30 hektare yang masih terbakar menuntut perhatian penuh karena setiap hari titik api baru terus bermunculan.

Lahan gambut menambah rumit situasi. Area yang tampak sudah padam bisa menyala kembali sewaktu-waktu. Suharyanto menegaskan bahwa penanganan belum selesai meski tim darat bekerja keras. Kabut asap pun menjadi tantangan tersendiri. Tidak ada teknologi yang mampu menghilangkan asap secara instan. Hanya angin dan hujan yang bisa mengurai pekatnya udara di sana.

Pemerintah mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memancing hujan buatan. Sayangnya, operasi ini sempat tersendat. Satu pesawat OMC yang bersiaga di Bandara Cilik Riwut tidak dapat lepas landas akibat jarak pandang atau visibility yang terlalu rendah. Sebagai jalan keluar, mulai malam berikutnya operasi digeser ke Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun agar pesawat tetap bisa terbang menyemai awan.

Suharyanto memastikan kehadiran mereka berdua di Kalteng bertujuan mengawal upaya penyemaian awan hingga benar-benar membuahkan hasil. "Supaya sampai dengan nanti operasi modifikasi cuacanya berhasil, hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap," ujarnya. Di sisi lain, Menhut Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah terus memaksimalkan potensi awan hujan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat.

Langkah penindakan juga berjalan beriringan. Kementerian Kehutanan kembali mencabut lima izin perusahaan yang terbukti terlibat karhutla. Raja Juli menyebut sanksi pencabutan izin ini merupakan bentuk penegakan hukum yang tidak pandang bulu. "Ini juga sesuai perintah Bapak Presiden penegakkan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya tajam pada yang kecil tapi juga tajam ke atas. Oleh karena itu berharap ini menjadi efek jera pada seluruh perusahaan lain yang berada di bawah Kementerian Kehutanan," tutur dia.

Analisis Redaksi

Keputusan dua pejabat tinggi negara memindahkan meja kerja ke daerah terdampak menunjukkan tingkat urgensi yang luar biasa. Angka 180 hektare lahan terbakar mungkin terlihat kecil dibandingkan tragedi karhutla tahun-tahun sebelumnya, tetapi fakta bahwa 30 hektare masih menyala sementara titik api baru terus lahir setiap hari menandakan siklus pembakaran belum terkendali. Pergeseran basis operasi OMC dari Bandara Cilik Riwut ke dua bandara alternatif membuktikan betapa tebalnya kabut asap hingga melumpuhkan penerbangan penyemaian awan itu sendiri.

Pencabutan lima izin perusahaan adalah sinyal tegas dari Istana. Selama bertahun-tahun, sanksi administratif kerap dianggap angin lalu oleh korporasi nakal. Ketika menteri kehutanan secara terbuka menggunakan frasa "tajam ke atas", publik berhak menagih konsistensi pernyataan tersebut. Efek jera hanya akan tercipta jika nama-nama perusahaan yang izinnya dicabut dibuka transparan dan proses hukum perdata maupun pidana tetap berjalan tanpa intervensi.

Yang perlu diwaspadai dalam beberapa hari ke depan adalah ketergantungan mutlak pada faktor cuaca. Teknologi modifikasi cuaca tidak akan berfungsi maksimal tanpa ketersediaan awan potensial. Jika hujan buatan gagal turun sementara suhu tetap tinggi dan angin stagnan, kabut asap akan semakin menekan kualitas udara. Kehadiran langsung Kepala BNPB dan Menhut harus diterjemahkan menjadi percepatan koordinasi lintas instansi di lapangan, bukan sekadar kunjungan seremonial yang habis dimakan waktu.