Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Targetkan 5,4 Juta Pekerja Informal Tercover Asuransi Ketenagakerjaan pada 2027

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan target ambisius untuk mengasuransikan 5,4 juta kepala keluarga pekerja informal di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027. Seluruh premi asuransi ketenagakerjaan tersebut akan ditanggung langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota setempat.

Langkah ini menyasar kelompok pekerja yang selama ini berada di luar jaring pengaman sosial formal. Demul—sapaan akrab gubernur—merinci bahwa kategori pekerja informal yang masuk program ini mencakup petani, nelayan, buruh bangunan, sopir, ojek online, ojek pangkalan, pedagang asongan, asisten rumah tangga, hingga kuli pikul. "Di tahun 2027 kami menargetkan 5,4 juta kepala keluarga pekerja informal mendapat jaminan asuransi ketenagakerjaan," kata Demul dalam video unggahannya di Instagram @dedimulyadi71, dikutip Senin (21/9).

Pencapaian tahun berjalan menjadi landasan proyeksi tersebut. Sepanjang 2026 ini, Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota telah mengasuransikan 1 juta pekerja informal. Dari titik itu, lompatan menuju angka 5,4 juta berarti pemerintah daerah harus mendaftarkan tambahan 4,4 juta peserta baru hanya dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Rincian manfaat yang ditawarkan cukup konkret. Para penerima manfaat mendapatkan biaya pengobatan gratis yang dibayarkan oleh asuransi ketenagakerjaan. Jika terjadi kecelakaan kerja, seluruh jaminan kesehatan dan biaya pengobatannya dijamin penuh. "Dan apabila meninggal karena kecelakaan kerja, mendapat santunan keluarganya Rp72 juta ditambah asuransi untuk jaminan pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi untuk dua orang anak," ujar Demul. Untuk kasus kematian akibat sakit, keluarga menerima santunan hingga Rp42 juta. Gubernur juga menyebut sudah ada preseden nyata: seorang penerima manfaat di Bekasi menerima pembayaran klaim hingga Rp500 juta.

Dampak kebijakan ini melampaui sekadar angka 5,4 juta kepala keluarga. Secara keseluruhan, total anggota keluarga yang terlindungi oleh program ini mencapai 17 juta orang. Angka tersebut merepresentasikan sepertiga lebih populasi Jawa Barat yang kini memiliki bantalan ekonomi saat pencari nafkah utama jatuh sakit atau mengalami musibah fatal.

Untuk mengakses kepesertaan asuransi ini, para kepala keluarga diarahkan menggunakan aplikasi bernama Asuransi Aing. Penggunaan platform digital ini menjadi pintu masuk agar pendaftaran dan pencairan manfaat tidak tersendat oleh birokrasi manual yang selama ini kerap menghambat program sosial berskala besar.

Analisis Redaksi

Target 5,4 juta kepala keluarga dalam setahun menuntut sinkronisasi anggaran yang sangat ketat antara provinsi dan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Tanpa pembagian beban fiskal yang jelas, program ini berisiko mandek di level administrasi daerah. Fakta bahwa 1 juta pekerja sudah tercover pada 2026 menunjukkan mesin birokrasi mulai bergerak, tetapi akselerasi lima kali lipat memerlukan sistem verifikasi data yang jauh lebih agresif agar tepat sasaran.

Aplikasi Asuransi Aing akan menjadi ujian sesungguhnya bagi infrastruktur digital pemerintahan daerah. Pekerja seperti kuli pikul, pedagang asongan, atau nelayan tradisional umumnya memiliki literasi teknologi terbatas. Jika antarmuka aplikasi rumit atau membutuhkan perangkat seluler yang tidak mereka miliki, target 17 juta anggota keluarga yang terlindungi hanya akan menjadi angka di atas kertas.

Klaim Rp500 juta yang sudah cair di Bekasi merupakan bukti penting bahwa skema ini bukan sekadar janji kampanye. Namun, konsistensi pembayaran klaim dalam skala jutaan peserta akan menguji likuiditas dan tata kelola dana asuransi tersebut ke depan. Pengawasan publik terhadap transparansi pengelolaan premi wajib dijaga agar perlindungan bagi kelompok paling rentan ini tidak bocor di tengah jalan.