Kadin Usulkan Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon Digabung ke Lembaga Ekisting, Cegah Beban Berlapis
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Ia berargumen bahwa lembaga yang telah memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan jaminan sosial akan lebih efektif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dana tersebut.
- "Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa enggak disatukan saja?" ujar Sarman.
- Namun, Kadin juga menekankan perlunya kejelasan dari pemerintah terkait struktur kelembagaan dan tata cara pengelolaannya agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar pengelolaan dana cadangan pesangon memanfaatkan lembaga yang sudah ada untuk menghindari tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menegaskan pentingnya efisiensi kelembagaan guna meringankan beban administrasi dan finansial perusahaan, mengingat pelaku usaha telah mengikuti berbagai skema jaminan sosial lain seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Usulan ini muncul sebagai respons atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Optimalisasi Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mekanisme Baru
Dalam paparannya seusai pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Sarman Simanjorang menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penggabungan dana cadangan pesangon ke dalam institusi yang sudah beroperasi, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia berargumen bahwa lembaga yang telah memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan jaminan sosial akan lebih efektif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dana tersebut. "Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa enggak disatukan saja?" ujar Sarman. Namun, Kadin juga menekankan perlunya kejelasan dari pemerintah terkait struktur kelembagaan dan tata cara pengelolaannya agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha.
Menunggu Kejelasan Regulasi dan Keseimbangan Hak Pekerja-Perusahaan
Hingga saat ini, pelaku usaha masih menunggu sosialisasi dan penetapan aturan turunannya, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, yang akan mengatur mekanisme penyetoran, besaran kewajiban, dan entitas pengelola dana tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Menteri Yassierli menyatakan bahwa penyusunan aturan ini memerlukan kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan antara kepastian pemenuhan hak pekerja dan kemampuan finansial perusahaan. Sebagai konteks tambahan, KSPI mendukung pembentukan dana ini dengan mengusulkan agar besaran iuran ditentukan melalui kajian aktuaria yang mempertimbangkan masa kerja dan tingkat upah, sehingga perusahaan dapat mempersiapkan kewajiban pesangon secara bertahap tanpa mengabaikan perlindungan hak pekerja.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemerintah Jamin Nihil PHK Karyawan RAPP usai Izin Hutan Dicabut, BUMN dan BUMD Siap Tindaklanjuti

Kejagung Siapkan Jalur In Absentia untuk Riza Chalid meski Buron di Luar Negeri

Dampak IEU-CEPA: Ekspor RI ke Eropa Diproyeksi Naik 14%, PDB Tembus Rp541 Triliun
