Pemerintah Jamin Nihil PHK Karyawan RAPP usai Izin Hutan Dicabut, BUMN dan BUMD Siap Tindaklanjuti
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Barita menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menyeimbangkan penegakan regulasi kehutanan dengan stabilitas sosial ekonomi.
- Mekanisme Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Untuk memastikan keputusan ini dilaksanakan sesuai prosedur, Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga akan mengawasi seluruh tahapan tindak lanjut.
- Pemerintah memastikan bahwa pengawalan ini bertujuan agar proses penguasaan kembali negara terhadap aset kehutanan berjalan transparan dan akuntabel.
Pemerintah memberikan jaminan tegas bahwa tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyusul pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut. Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa keberlanjutan operasional perusahaan telah menjadi prioritas utama agar pencabutan izin tidak berdampak negatif pada kesejahteraan pekerja maupun masyarakat yang bergantung pada aktivitas industri di Kabupaten Kuantan Singingi dan sekitarnya.
Barita menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menyeimbangkan penegakan regulasi kehutanan dengan stabilitas sosial ekonomi. "Tidak akan ada PHK karena pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan karyawan," kata Barita dalam keterangan resmi diterima di Pekanbaru, Minggu. Ia menambahkan, mekanisme keberlanjutan ini akan ditindaklanjuti oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengganggu rantai pasok dan layanan perusahaan.
Mekanisme Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan
Untuk memastikan keputusan ini dilaksanakan sesuai prosedur, Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga akan mengawasi seluruh tahapan tindak lanjut. Selain fokus pada aspek ketenagakerjaan, Barita mengingatkan bahwa perusahaan tetap memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi seluruh konsekuensi hukum dari pelanggaran di areal konsesi. Pemerintah memastikan bahwa pengawalan ini bertujuan agar proses penguasaan kembali negara terhadap aset kehutanan berjalan transparan dan akuntabel.
Respons Industri dan Dampak Ekonomi Skala Nasional
Sementara itu, PT RAPP menyatakan penghargaannya terhadap kewenangan pemerintah dan berkomitmen menjaga stabilitas dengan terus berkomunikasi secara konstruktif. Melalui Tim Corporate Communication, perusahaan menegaskan prioritasnya adalah kesejahteraan 41.000 lebih pekerja langsung serta ratusan pelaku usaha lokal.
- Izin PBPH RAPP seluas 338.536 hektare resmi dicabut melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
- Areal konsesi kini secara hukum kembali berada di bawah penguasaan negara.
- Berdasarkan studi dampak ekonomi, aktivitas perusahaan diperkirakan menopang 170.000 lapangan kerja di Riau dan 300.000 lapangan kerja di seluruh Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BNI Perkuat Peran Strategis di COP31 Antalya: Dari Pembiayaan hingga Pendampingan Transisi Karbon Rendah

Bencana Pabrik Permen Cikande: 3 Tewas, 36 Hilang, Upaya Evakuasi Masih Berlangsung

Turkiye dan Hamas Bahas Pelanggaran Gencatan Senjata di Jalur Gaza dan 'Garis Kuning' di Istanbul
