Kejagung Siapkan Jalur In Absentia untuk Riza Chalid meski Buron di Luar Negeri
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna , menyatakan bahwa langkah ini menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia tetap berjalan efektif tanpa memandang lokasi fisik terdakwa.
- Anang menjelaskan bahwa penyidik dan penuntut umum telah berupaya maksimal selama beberapa bulan terakhir untuk menghadirkan para pelaku yang melarikan diri ke luar negeri ke meja persidangan.
- Strategi ini mencakup pelaksanaan mekanisme in absentia , yaitu persidangan tanpa kehadiran terdakwa, yang ditujukan khusus untuk Riza Chalid dan rekan tersangka lainnya, Juristan .
Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk terus memproses perkara hukum pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid secara tuntas, meskipun tersangka utama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) tersebut saat ini berstatus buron di luar negeri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa langkah ini menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia tetap berjalan efektif tanpa memandang lokasi fisik terdakwa.
Anang menjelaskan bahwa penyidik dan penuntut umum telah berupaya maksimal selama beberapa bulan terakhir untuk menghadirkan para pelaku yang melarikan diri ke luar negeri ke meja persidangan. Strategi ini mencakup pelaksanaan mekanisme in absentia, yaitu persidangan tanpa kehadiran terdakwa, yang ditujukan khusus untuk Riza Chalid dan rekan tersangka lainnya, Juristan. Meskipun upaya penghadiran langsung belum membuahkan hasil, proses pidana serta penelusuran aset milik para tersangka tetap dilanjutkan secara paralel untuk mencegah pelarian kekayaan hasil korupsi.
Mekanisme Hukum In Absentia dan Penelusuran Aset
Untuk dapat mengajukan persidangan in absentia secara sah, terdapat serangkaian tahapan prosedural yang ketat. Anang memaparkan bahwa proses ini dimulai dengan pengumuman kepada tersangka, penerbitan daftar pencarian orang (DPO), hingga pengajuan sanksi berat berupa pengajuan red notice melalui jaringan Interpol. "Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya," ujar Anang. Selain mengejar tersangka utama, Kejagung juga memperluas jangkauan hukum dengan memproses pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk perkara yang melibatkan anak Riza Chalid serta Nadiem Makarim dan para terdakwa lainnya yang telah masuk tahap upaya hukum.
Opsi Tuntutan Hukuman Mati dan Dampak Korupsi
Mengenai skenario pemberatan hukuman, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, sebelumnya menyatakan bahwa Kejagung membuka opsi tuntutan hukuman mati bagi Riza Chalid. Anang menegaskan bahwa opsi ini dimungkinkan secara undang-undang, namun penerapannya sangat bergantung pada pemenuhan parameter dan persyaratan hukum yang ketat berdasarkan fakta di persidangan. "Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," katanya. Keputusan final mengenai apakah tuntutan pidana maksimum ini akan diterapkan akan sepenuhnya didasarkan pada hasil persidangan dan analisis dampak besar dari perkara dugaan korupsi tata kelola bahan bakar minyak tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BNI Perkuat Peran Strategis di COP31 Antalya: Dari Pembiayaan hingga Pendampingan Transisi Karbon Rendah

Bencana Pabrik Permen Cikande: 3 Tewas, 36 Hilang, Upaya Evakuasi Masih Berlangsung

Turkiye dan Hamas Bahas Pelanggaran Gencatan Senjata di Jalur Gaza dan 'Garis Kuning' di Istanbul
