DPR Soroti Vonis ICJ: Myanmar Dinyata Bersalah Genosida Rohingya, Tekanan ke ASEAN Diperkuat
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Menurut Sukamta, putusan ini menjadi kemenangan moral sekaligus tonggak penting bagi penegakan hukum internasional setelah penantian panjang para korban selama bertahun-tahun.
- ICJ kini mewajibkan Myanmar untuk memulangkan para pengungsi secara aman dan bermartabat, menghukum pelaku, serta memberikan kompensasi kepada korban.
- Menanggapi kewajiban hukum tersebut, Sukamta mendesak ASEAN untuk segera mengambil sikap kolektif yang tegas.
Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag yang menyatakan Myanmar bersalah atas tuduhan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Vonis yang dijatuhkan pada Kamis (19/11) ini dipandang sebagai pengakuan hukum tertinggi di tingkat dunia bahwa penderitaan yang dialami etnis Rohingya merupakan kejahatan terstruktur, bukan sekadar konflik internal. Menurut Sukamta, putusan ini menjadi kemenangan moral sekaligus tonggak penting bagi penegakan hukum internasional setelah penantian panjang para korban selama bertahun-tahun.
ICJ kini mewajibkan Myanmar untuk memulangkan para pengungsi secara aman dan bermartabat, menghukum pelaku, serta memberikan kompensasi kepada korban. Menanggapi kewajiban hukum tersebut, Sukamta mendesak ASEAN untuk segera mengambil sikap kolektif yang tegas. Ia menegaskan bahwa organisasi regional tersebut tidak boleh lagi berlindung di balik prinsip nonintervensi ketika kejahatan kemanusiaan terberat telah terbukti secara sah di mata hukum internasional. ASEAN dinilai memiliki tanggung jawab moral dan regional yang besar untuk menekan rezim Myanmar agar mematuhi seluruh poin putusan mahkamah tersebut.
Desakan Implementasi Nyata dan Mekanisme Pemantauan
Sukamta menekankan bahwa putusan bersejarah ini harus menjadi landasan bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Ia mengingatkan agar vonis ICJ tidak hanya berhenti di atas kertas tanpa implementasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, ia mengusulkan pembentukan mekanisme pemantauan khusus di dalam ASEAN. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan proses pemulangan pengungsi Rohingya berjalan dengan aman dan sukarela, disertai pemulihan hak-hak kewarganegaraan serta harta benda mereka secara penuh.
Preseden Hukum untuk Kasus Genosida di Palestina
Kepala Komisi I ini juga menyatakan bahwa putusan ICJ terhadap Myanmar harus menjadi pemicu atau preseden hukum yang kuat untuk mempercepat penindakan kasus genosida lainnya di dunia, khususnya yang sedang berlangsung di Palestina. "Vonis ICJ dalam perkara Gambia melawan Myanmar membuktikan bahwa tidak ada satu pun negara yang kebal hukum atas kejahatan genosida," ujar Sukamta. Harapan yang sama juga diutarakan terkait langkah-langkah prosedural hukum. Sukamta berharap keberanian majelis hakim ICJ ini menular dan menjadi energi pendorong untuk segera menuntaskan gugatan genosida terhadap Israel atas penderitaan rakyat Palestina di Gaza.
Sebagai penutup, Sukamta mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus memainkan peran aktif dalam diplomasi internasional. Peran ini mencakup pengawalan eksekusi putusan ICJ terkait Rohingya serta penguatan dukungan hukum bagi kemerdekaan dan keadilan rakyat Palestina. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kredibilitas Indonesia di kancah global dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan internasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Petani Banjarnegara Bagikan 300 Kg Cabai Gratis untuk Jaga Stabilitas Harga

Imigrasi Perkuat Regulasi Hadapi Ancaman Eksodus Massal akibat Konflik Global

Polda Banten Gelar Identifikasi Forensik untuk 6 Jenazah dari Kebakaran Pabrik Permen Cikande
