Doli Golkar Usul Paripurna Wapres Diundur: Hindari Risiko Cacat Prosedur Pelantikan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia , resmi mengusulkan penundaan jadwal sidang paripurna pelantikan wakil presiden yang semula ditetapkan pada Rabu, 9 Desember 2026.
- Usulan ini dilontarkan demi menghindari potensi cacat prosedur hukum yang bisa memunculkan kekosongan konstitusional dalam mekanisme pergantian pimpinan negara.
- "Ya, itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, resmi mengusulkan penundaan jadwal sidang paripurna pelantikan wakil presiden yang semula ditetapkan pada Rabu, 9 Desember 2026. Usulan ini dilontarkan demi menghindari potensi cacat prosedur hukum yang bisa memunculkan kekosongan konstitusional dalam mekanisme pergantian pimpinan negara. Doli menyampaikan keberatannya ini menyusul pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang mengkritisi ketidaksesuaian hitung mundur hari kerja dalam regulasi yang berlaku jika Presiden Prabowo Subianto baru menyerahkan dua usulan nama cawapres pada 25 November 2026.
"Ya, itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna," ujar Doli saat ditemui di kompleks parlemen Jakarta, Jumat (20/11). Ia menegaskan bahwa ketentuan perundang-undangan secara eksplisit mengatur bahwa 14 hari tersebut merujuk pada hari kerja, bukan hari kalender. Ketidakjelasan atau pengabaian terhadap status hari kerja ini berisiko membuat proses pelantikan menjadi inkonstitusional.
Akurasi Hari Kerja vs Hari Kalender dalam UU No. 17/2014
Menurut Doli, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, prosedur pengajuan usulan dua nama cawapres kepada MPR memiliki tenggat waktu spesifik yang tercantum dalam ketentuan umum undang-undang. Ia menjelaskan bahwa jika sidang paripurna tetap dipertahankan pada 9 Desember, maka secara matematis hitung mundur 14 hari kerja mengharuskan Presiden menyerahkan nama tersebut paling lambat pada Kamis, 19 November 2026.
"Jelas disebutkan di dalam ketentuan umumnya ya di paling bawah itu yang disebutnya hari itu adalah hari kerja," ucapnya. Namun, kenyataannya hingga melewati tenggat waktu tersebut, Prabowo belum menyampaikan dua usulan nama. Terlebih, pada periode waktu itu, Presiden tengah melakukan kunjungan ke luar negeri. Doli menilai, "Berarti itu sudah lewat tenggat waktu kalau kemudian penyampaiannya setelah rapat itu gitu loh." Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses administratif pelantikan sedang berjalan di luar koridor hukum yang telah ditetapkan.
Mahfud MD dan Imbauan MPR Melindungi Integritas Prosedur Konstitusional
Pandangan Doli sejalan dengan analisis hukum yang sebelumnya dikemukakan oleh Mahfud MD. Mahfud menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, hitungan 14 hari itu murni mengacu pada hari kerja. Oleh karena itu, jika sidang paripurna ditetapkan pada 9 Desember, maka batas akhir penyerahan usulan cawapres adalah 19 November.
Kesaksian ini mengisyaratkan potensi ketidakabsahan sidang jika prosedur tidak dipenuhi. Doli berharap MPR dapat menelaah dan memerhatikan proses pelantikan secara komprehensif agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif," tutup Doli. Penundaan sidang menjadi opsi paling realistis untuk memastikan integritas hukum dan menghindari kekosongan legalitas dalam pelantikan wakil presiden ke depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Tiga Remaja Bersajam Ditangkap Brimob di Kramat Jati, Diduga Libat Tawuran

Kapolri Suyudi Ario Seto Rombak Jajaran Polda Metro: Mutasi Besar-besaran Kapolres hingga Dirresnarkoba

Jawa-Bali Jadi Penentu Target Ekonomi 8 Persen: Forum Akselerasi Digelar di Surabaya
