Imigrasi Perkuat Regulasi Hadapi Ancaman Eksodus Massal akibat Konflik Global
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil langkah strategis dengan menyiapkan penguatan regulasi keimigrasian.
- Langkah ini didorong oleh kekhawatiran meningkatnya dinamika global, khususnya potensi perpindahan penduduk massal atau eksodus dari negara-negara yang tengah mengalami konflik terbuka.
- Hendarsam menegaskan bahwa Indonesia harus bersikap proaktif dalam mengantisipasi gelombang pengungsian yang mungkin terjadi.
Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil langkah strategis dengan menyiapkan penguatan regulasi keimigrasian. Langkah ini didorong oleh kekhawatiran meningkatnya dinamika global, khususnya potensi perpindahan penduduk massal atau eksodus dari negara-negara yang tengah mengalami konflik terbuka. Menurut Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi, penguatan ini merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kapasitas dan instrumen hukum untuk menghadapi situasi keamanan internasional yang semakin rentan.
Hendarsam menegaskan bahwa Indonesia harus bersikap proaktif dalam mengantisipasi gelombang pengungsian yang mungkin terjadi. "Imigrasi harus tambah kita perkuat. Bagaimana saat ini situasi global sangat-sangat rentan. Banyak terjadi perang dan kita harus antisipasi hal tersebut," kata Hendarsam di Jakarta pada Minggu. Ia menjelaskan bahwa ketika suatu negara dilanda konflik, masyarakat setempat cenderung melakukan eksodus besar-besaran untuk mencari tempat yang lebih aman. "Karena sebagaimana kita ketahui, banyak negara-negara konflik ketika masyarakat negara konflik tersebut, negaranya sedang berkonflik, masyarakatnya akan eksodus. Lari, salah satunya mungkin Indonesia maka kita harus perkuat hal tersebut," ujar dia.
Strategi Hukum dan Uji Publik sebagai Fondasi Kesiapan
Untuk memastikan regulasi yang dihasilkan relevan dan komprehensif, proses penyusunan tidak dilakukan secara sepihak. Hendarsam menjelaskan bahwa penguatan regulasi keimigrasian akan dibahas secara mendalam melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) serta uji publik terhadap rancangan undang-undang keimigrasian. Langkah ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan partispatif ini, Imigrasi berharap dapat memperoleh perspektif yang beragam guna memperkuat ketentuan hukum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi saat ini.
Optimalisasi Fungsi Layanan dan Pengawasan Lintas Negara
Penguatan instrumen hukum ini krusial untuk menjaga agar fungsi keimigrasian tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan. Selain meningkatkan kesiapan menghadapi dinamika pergerakan orang lintas negara, regulasi baru ini juga difokuskan pada aspek pelayanan masyarakat dan pengawasan orang asing di dalam wilayah Indonesia. Dengan sistem hukum yang lebih solid, Imigrasi dapat memastikan bahwa mekanisme pengawasan dan layanan tetap efektif meskipun terjadi lonjakan mobilitas penduduk akibat krisis global.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Polda Banten Gelar Identifikasi Forensik untuk 6 Jenazah dari Kebakaran Pabrik Permen Cikande

Korban Terjebak Reruntuhan: Bangunan Ambruk Hambat Pencarian Pekerja Pabrik Kebakaran di Serang

BRI Ingatkan Publik Waspada Modus QRIS Palsu: Pastikan Nama Penerima dan Nominal Sebelum Membayar
