Menhut Raja Juli Antoni Tegaskan Tak Izinkan Tambang di TN Ujung Kulon demi Badak Jawa
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya untuk tidak menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon , Banten.
- Pernyataan tegas ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, sebagai bentuk perlindungan ketat terhadap habitat utama badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*) yang hanya tersisa secara alami di kawasan tersebut.
- Antoni menyatakan bahwa kendali izin penggunaan kawasan hutan berada di tangannya, dan ia berjanji tidak akan pernah mengeluarkan izin tambang di area konservasi vital tersebut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya untuk tidak menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Pernyataan tegas ini disampaikan di Jakarta pada Jumat, sebagai bentuk perlindungan ketat terhadap habitat utama badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*) yang hanya tersisa secara alami di kawasan tersebut.
Antoni menyatakan bahwa kendali izin penggunaan kawasan hutan berada di tangannya, dan ia berjanji tidak akan pernah mengeluarkan izin tambang di area konservasi vital tersebut. "Kalau toh tetap ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya, dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Antoni. Ia menekankan bahwa kawasan taman nasional harus dipertahankan murni sebagai ruang konservasi, bukan eksploitasi sumber daya alam.
Penolakan Absolut terhadap Izin Usaha Pertambangan
Di luar batas taman nasional, Antoni juga menyampaikan pandangan kritis terhadap potensi aktivitas pertambangan di sekitar kawasan. Terkait informasi adanya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WUP) di area tersebut, ia menyarankan agar tidak ada tambang sama sekali di sekitar Ujung Kulon. "Saran saya, lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP," katanya. Untuk kepastian status WUP, ia merujuk pada kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun posisi Kementerian Kehutanan tetap tegas: tidak ada izin tambang, hanya izin konservasi.
Penguatan Habitat dan Studi Populasi Kedua
Untuk menjamin keselamatan satwa ikonik tersebut, pemerintah tengah memperkuat kondisi habitat dan pengamanan kawasan. Langkah konkret yang diambil antara lain:
- Rehabilitasi dan perbaikan ekosistem hutan.
- Penggunaan camera trap dalam jumlah lebih banyak untuk pemantauan.
- Peningkatan jumlah polisi hutan untuk pengamanan ketat.
Antoni menambahkan bahwa terdapat rekomendasi dari para ilmuwan untuk mencari habitat kedua atau populasi liar kedua bagi badak jawa sebagai bentuk mitigasi risiko kepunahan. Namun, lokasi habitat kedua tersebut, yang kemungkinan berada di Baluran, Alas Purwo, atau taman nasional lainnya, masih dalam tahap studi mendalam sebelum keputusan final diambil.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Astra Luncurkan Kompetisi Kreasi Nasional: Ajak Masyarakat Ceritakan Potensi Indonesia Menjelang HUT ke-70

Kemkomdigi Desak Google Jelaskan Metodologi Penutupan 19.372 Kanal YouTube

Gubernur Pramono Anung Resmi Tetapkan UMP DKI 2027 Naik 7,1% Jadi Rp6,1 Juta
