Filantropi Indonesia Peringatkan Publik: Maraknya Sympathy Scam Berbasis AI dan Rekayasa Deepfake

- Wakil Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Dian A.
- Purbasari , menegaskan bahwa teknologi AI tidak boleh dibiarkan menjadi instrumen untuk mengeksploitasi empati sekaligus kerentanan ekonomi warga.
- Menurut FI, konten palsu tersebut sering menawarkan program hibah atau menggalang sumbangan, lalu menggiring korban untuk mengklik tautan eksternal maupun mengontak nomor pribadi.
Filantropi Indonesia (FI) memperingatkan publik untuk mewaspadai maraknya sympathy scam berbasis kecerdasan buatan (AI) yang membajak narasi kemanusiaan, krisis, hingga sentimen keagamaan melalui rekayasa suara, wajah, dan video sintetis (deepfake) demi menguras donasi secara ilegal. Wakil Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia, Dian A. Purbasari, menegaskan bahwa teknologi AI tidak boleh dibiarkan menjadi instrumen untuk mengeksploitasi empati sekaligus kerentanan ekonomi warga. Peningkatan kasus ini terlihat dari gelombang peredaran video deepfake di media sosial sepanjang September hingga November 2026, yang mencatut nama dan wajah pejabat dari Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta tokoh agama dan figur publik yang dilengkapi logo resmi institusi.
Menurut FI, konten palsu tersebut sering menawarkan program hibah atau menggalang sumbangan, lalu menggiring korban untuk mengklik tautan eksternal maupun mengontak nomor pribadi. Meskipun sejumlah kementerian dan kanal cek fakta telah memastikan konten tersebut hoaks, modus kejahatan terus bermutasi menjadi jebakan phishing dan pemerasan berkedok biaya administrasi. Fenomena ini bukan sekadar anomali lokal; pada Juni 2026, ScamEncyclopedia mendokumentasikan lonjakan "AI Fake Charity Appeal Scams" lintas negara yang memanfaatkan visual bencana rekayasa AI, kisah korban fiktif, hingga kloning identitas lembaga amal. Tren serupa memaksa pemerintah Malaysia merilis peringatan darurat pada 2 November 2026, menyusul kasus-kasus serupa di berbagai negara Asia dan Eropa.
Tujuh Pola Utama Sindikat Kejahatan Digital
Dari pemantauan Filantropi Indonesia, sindikat kejahatan ini mengandalkan tujuh pola utama untuk mengecoh korban. Pola tersebut meliputi:
- Video deepfake pejabat negara atau tokoh keagamaan;
- Kloning suara untuk membangun kedekatan emosional;
- Impersonasi atau pemalsuan identitas institusi resmi;
- Jebakan phishing melalui tautan dan formulir pendaftaran palsu;
- Pemintaan biaya di muka untuk hibah atau donasi berkedok administrasi, pajak, atau aktivasi;
- Penciptaan identitas pejabat fiktif;
- Rekayasa testimoni dan bukti sosial palsu untuk memicu urgensi.
Langkah Mitigasi dan Dorongan Penguatan Regulasi
Sonny Sukada, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, menekankan bahwa membendung kejahatan lintas platform ini membutuhkan pertahanan kolektif. Publik perlu dibekali literasi verifikasi, sementara regulator, penegak hukum, media massa, dan organisasi keagamaan harus bergerak serempak memutus rantai hoaks. Sonny mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengabaikan, tetapi aktif melaporkan konten mencurigakan, sambil mendesak platform digital untuk mempercepat penurunan konten deepfake dan memperketat kurasi iklan. Di sisi kebijakan, FI mendesak pemerintah untuk menyelaraskan pengawasan ruang digital dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), termasuk penguatan regulasi digital fundraising dan kewajiban audit transparansi. Sebagai benteng pertahanan pertama, FI merumuskan lima langkah aman bagi masyarakat: jangan mengklik tautan tidak resmi, jangan menyerahkan data sensitif, tolak pembayaran di muka, verifikasi informasi melalui kanal resmi lembaga, dan laporkan setiap konten mencurigakan.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Astra Luncurkan Kompetisi Kreasi Nasional: Ajak Masyarakat Ceritakan Potensi Indonesia Menjelang HUT ke-70

Kemkomdigi Desak Google Jelaskan Metodologi Penutupan 19.372 Kanal YouTube

Gubernur Pramono Anung Resmi Tetapkan UMP DKI 2027 Naik 7,1% Jadi Rp6,1 Juta
