Gubernur Pramono Anung Resmi Tetapkan UMP DKI 2027 Naik 7,1% Jadi Rp6,1 Juta
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026, yang telah ditandatangani langsung oleh gubernur di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (18/11/2026).
- Penetapan ini menandai naiknya nilai UMP dari Rp5.729.876 di tahun 2026, sebuah lompatan yang diharapkan mampu menjawab tuntutan kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi regional.
- Dalam keterangan resminya, Pramono menjelaskan bahwa kenaikan ini setara dengan selisih sebesar Rp407.065 per bulan bagi pekerja yang menerima upah minimum.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp6.136.941, yang tercatat mengalami kenaikan signifikan sebesar 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026, yang telah ditandatangani langsung oleh gubernur di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (18/11/2026). Penetapan ini menandai naiknya nilai UMP dari Rp5.729.876 di tahun 2026, sebuah lompatan yang diharapkan mampu menjawab tuntutan kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi regional.
Dalam keterangan resminya, Pramono menjelaskan bahwa kenaikan ini setara dengan selisih sebesar Rp407.065 per bulan bagi pekerja yang menerima upah minimum. Angka kenaikan 7,1 persen ini merupakan hasil dari proses pembahasan yang panjang dan intensif di Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai titik keseimbangan yang ideal.
Akselerasi Penyelesaian Musyawarah Dewan Pengupahan
Proses musyawarah untuk penetapan UMP ini ternyata berjalan dengan dinamika yang cukup ketat. Pramono mengungkapkan bahwa pembahasan teknis di Dewan Pengupahan berlangsung selama tiga hari. Meskipun batas waktu penyelesaian resmi jatuh pada esok harinya, koordinasi antara Pemerintah DKI, serikat buruh, dan perwakilan pengusaha berhasil menyelesaikan deadlock tersebut lebih awal. "Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan... Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,", jelas Pramono, menyoroti semangat kolaboratif yang berhasil mencegah potensi konflik industrial di awal tahun 2027.
Komitmen Keseimbangan antara Keadilan Pengupahan dan Keberlangsungan Usaha
Di balik angka statistik tersebut, terdapat filosofi kebijakan yang menekankan dua aspek utama: keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Bagi Pemprov DKI, penetapan UMP bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya beli pekerja di ibu kota. Namun, Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini tetap menyertakan perhatian khusus terhadap keberlangsungan dunia usaha.
- Transisi Kenaikan: Dari rata-rata kenaikan 6,1 persen di tahun 2026 menjadi 7,1 persen di tahun 2027, menunjukkan adanya percepatan respons kebijakan terhadap kondisi ekonomi terkini.
- Landasan Hukum: Kepgub 1270/2026 menjadi acuan tunggal bagi seluruh sektor industri dan jasa di wilayah Jakarta dalam menetapkan struktur upah minimum untuk kontrak kerja tahun depan.
- Dampak Langsung: Pekerja yang upahnya berada di bawah angka Rp6.136.941 wajib mengalami penyesuaian agar sesuai dengan standar minimum baru yang telah disepakati ini.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Astra Luncurkan Kompetisi Kreasi Nasional: Ajak Masyarakat Ceritakan Potensi Indonesia Menjelang HUT ke-70

Kemkomdigi Desak Google Jelaskan Metodologi Penutupan 19.372 Kanal YouTube

Filantropi Indonesia Peringatkan Publik: Maraknya Sympathy Scam Berbasis AI dan Rekayasa Deepfake
