KSP Bertransformasi Jadi Lokomotif: Perkuat Koordinasi Lintas Kementeri untuk Akselerasi Asta Cita
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran strategis sebagai lokomotif pengawalan program prioritas nasional dengan memaksimalkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
- Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026), sebagai respons atas kebutuhan penguatan kelembagaan dan akuntabilitas pemerintahan.
- Ariyo Windutomo menjelaskan bahwa pendekatan KSP tidak hanya sebatas pemantauan pasif, melainkan mendorong penyelesaian hambatan melalui komunikasi proaktif.
Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran strategis sebagai lokomotif pengawalan program prioritas nasional dengan memaksimalkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Plt. Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI Ariyo Windutomo, menyatakan bahwa institusinya akan mengambil inisiatif untuk mendeteksi dini kendala di lapangan serta memastikan sinkronisasi implementasi kebijakan yang mendukung pencapaian Asta Cita. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026), sebagai respons atas kebutuhan penguatan kelembagaan dan akuntabilitas pemerintahan.
Ariyo Windutomo menjelaskan bahwa pendekatan KSP tidak hanya sebatas pemantauan pasif, melainkan mendorong penyelesaian hambatan melalui komunikasi proaktif. "Kami insyaallah, Pak, kami coba menjadi lokomotif dan juga tadi disampaikan KSP harus berani, harus tampil. Kami akan coba laksanakan tersebut dan juga menjadi lokomotif bagi kegiatan pengawalan prioritas program nasional," ujar Ariyo dalam keterangannya di Jakarta. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program prioritas presiden berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Mekanisme Struktural dan Sistem Sismonev sebagai Fondasi Pengawalan
Untuk menjamin efektivitas pengawalan, KSP menerapkan mekanisme terstruktur yang dimulai dari koordinasi awal bersama Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian terkait untuk menentukan prioritas strategis. Pemantauan pelaksanaan kemudian dilakukan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev), yang dilengkapi dengan verifikasi lapangan, rapat koordinasi, dan forum diskusi kelompok. Ariyo menekankan pentingnya peningkatan komunikasi dengan kementerian mitra kerja untuk memastikan hambatan dapat diatasi secara cepat.
- Identifikasi program strategis bersama Kementerian PPN/Bappenas
- Pemantauan intensif melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev)
- Verifikasi langsung di lapangan dan forum diskusi dengan pihak terkait
- Koordinasi proaktif dengan kementerian untuk penyelesaian kendala
Dorongan DPR dan Penguatan Layanan Aspirasi Masyarakat
Anggota Komisi XIII DPR RI turut memberikan masukan krusial mengenai penguatan fungsi strategis KSP, mencakup aspek deteksi dini isu strategis, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan tata kelola dan keamanan informasi. Kolaborasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah juga disorot untuk mengoptimalkan penyampaian informasi kebijakan kepada publik. Selain itu, KSP terus aktif menangani aspirasi masyarakat melalui program KSP Mendekat. Hingga November 2026, tercatat 596 aduan telah diterima, dengan rincian 169 aduan telah ditindaklanjuti dan 427 aduan masih dalam proses, yang mencakup isu pertanahan, agraria, hingga audiensi resmi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemkab Tangerang Gelontorkan Rp350 Miliar untuk Jaring 85.000 Wirausaha Baru

Hadapi Persita di Derbi Banten, Osmar Loss Tekankan Kekuatan Banten Warriors Jelang BRI Super League

Cak Imin: Rotasi Kapolri dan Wapres Jadi Langkah 'Restart Indonesia'
