Kemensos Resmi Setujui Lahan Sekolah Rakyat Blora, 30 Siswa Tunggu Gedung Permanen
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kepastian ini diumumkan setelah tim pusat meninjau langsung lokasi yang diusulkan di Kecamatan Cepu.
- Menurut Herman, kejelasan status kepemilikan dan legalitas lahan merupakan prasyarat mutlak.
- Pemkab Blora telah mengusulkan lahan seluas lebih dari tujuh hektare yang bersertifikat dan bebas sengketa.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan lahan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, telah memenuhi seluruh kriteria kelayakan atau fitness criteria untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Kepastian ini diumumkan setelah tim pusat meninjau langsung lokasi yang diusulkan di Kecamatan Cepu. Herman Koeswara, Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Kemensos, menyatakan bahwa persyaratan administratif dan legalitas lahan telah terpenuhi dengan baik, membuka jalan bagi realisasi fasilitas pendidikan bagi keluarga kurang mampu di daerah tersebut.
Menurut Herman, kejelasan status kepemilikan dan legalitas lahan merupakan prasyarat mutlak. Pemkab Blora telah mengusulkan lahan seluas lebih dari tujuh hektare yang bersertifikat dan bebas sengketa. Selain aspek legalitas, pemerintah daerah juga telah menyelesaikan pekerjaan pematangan lahan sebagai bagian dari persiapan teknis sebelum pembangunan fisik dimulai. "Alhamdulillah kesanggupan pemerintah daerah, lahan bersertifikat, kemudian lahan yang tidak di dalam sengketa, dan seterusnya ini sudah terpenuhi," ujar Herman di Blora, Jumat.
Verifikasi Teknis dan Anggaran Pematangan Lahan
Peninjauan yang dilakukan bersama Dinas Sosial Kabupaten Blora ini merupakan tahap verifikasi krusial sebelum serah terima pekerjaan fisik. Untuk mendukung kesiapan lahan tersebut, Pemkab Blora telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,63 miliar dari APBD 2026. Anggaran ini digunakan untuk pekerjaan penimbunan dan pematangan lahan yang dilaksanakan oleh CV Sejahtera Tehnik dengan pengawasan CV Mbolo Konsultan. Proyek yang kontraknya ditandatangani pada 28 Juli 2026 tersebut dilaporkan telah rampung 100 persen pada Oktober 2026, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam mempercepat penyediaan infrastruktur pendidikan.
Antisipasi Kuota dan Peran Kementerian PU
Saat ini, sebanyak 30 siswa asal Blora sedang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 18 Kabupaten Rembang sambil menunggu fasilitas permanen di Cepu. Tri Yuli, Kepala SRMA 18, menjelaskan bahwa dari 107 calon peserta didik yang diusulkan, 80 anak lolos penyaringan, namun kuota tahap awal hanya tersedia untuk 30 siswa. SRMA 18 sendiri memiliki kapasitas total 120 siswa, yang terbagi menjadi 90 siswa dari Rembang dan 30 dari Blora. Terkait jadwal pembangunan gedung permanen, Herman menegaskan bahwa kewenangan fisik berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Pembangunan kan ada di teman-teman Kementerian Pekerjaan Umum ya, nanti kita lihat tim dari Kementerian Pekerjaan Umum kapan pelaksanaannya," katanya, sembari berharap koordinasi antar-kementerian dapat segera menentukan timeline konstruksi agar Blora segera memiliki fasilitas Sekolah Rakyat sendiri yang mampu menampung lebih banyak anak.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemkab Tangerang Gelontorkan Rp350 Miliar untuk Jaring 85.000 Wirausaha Baru

Hadapi Persita di Derbi Banten, Osmar Loss Tekankan Kekuatan Banten Warriors Jelang BRI Super League

Cak Imin: Rotasi Kapolri dan Wapres Jadi Langkah 'Restart Indonesia'
