Pemerintah Sumsel Tetapkan UMP 2027 Naik 6,77%, Sanksi Pidana Menanti Pelanggar
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Keputusan ini diumumkan oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru , sebagai hasil akhir dari rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel yang dilaksanakan pada 18 November 2026.
- Kenaikan signifikan ini berlaku efektif mulai tahun depan dan menandai peningkatan daya beli pekerja secara historis di wilayah tersebut.
- Penetapan UMP 2027 ini tertuang secara resmi dalam Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 .
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 6,77 persen atau setara dengan tambahan Rp267.096, menjadikan besaran upah baru sebesar Rp4.210.059. Keputusan ini diumumkan oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, sebagai hasil akhir dari rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel yang dilaksanakan pada 18 November 2026. Kenaikan signifikan ini berlaku efektif mulai tahun depan dan menandai peningkatan daya beli pekerja secara historis di wilayah tersebut.
Penetapan UMP 2027 ini tertuang secara resmi dalam Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026. Herman Deru menjelaskan bahwa angka ini merupakan kesepakatan tripartite antara unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Proses penetapan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang diterbitkan pada 16 November 2026, guna memastikan kepastian hukum dan anggaran keluarga pekerja untuk tahun berikutnya.
Regulasi dan Batasan Kewajiban Gaji
Ketentuan UMP 2027 ini secara khusus mengikat perusahaan yang memiliki standar waktu kerja tujuh hingga delapan jam sehari atau 40 jam seminggu, berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Namun, terdapat pengecualian penting untuk sektor usaha mikro dan kecil yang dibatasi ketentuan upah paling rendah 50 persen dari upah minimum. Herman Deru menegaskan, pengusaha yang telah memberikan upah di atas standar UMP 2027 dilarang mengurangi atau menurunkan besaran upah tersebut. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi hak pekerja dari potensi pemotongan gaji retroaktif seiring dengan inflasi atau penyesuaian kebijakan ekonomi.
Sanksi Pidana dan Tantangan Pengawasan
Untuk menjamin kepatuhan, Indra Bangsawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumsel, memperingatkan bahwa pelanggaran pembayaran upah minimum akan dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran oleh perorangan dapat dikenai penjara paling lama empat tahun dan atau denda kategori empat, sementara korporasi menghadapi denda antara kategori empat hingga enam. Meskipun begitu, tantangan di lapangan tetap ada; pihak berwenang berupaya melakukan pengawasan dan sosialisasi berkala kepada lebih dari 6.000 perusahaan di Sumsel, meski masih terbatasi oleh keterbatasan jumlah personel pengawas yang bertugas di lapangan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Operator Waralaba KFC Tasty Chick'n Ajukan Kebangkrutan, 84 Restoran Siap Dilikuidasi

Kemenpar Perkuat Transparansi Lewat Platform 'Halo Wonderful' dan Predikat Informatif

bank bjb Raih Liputan6 Good Impact Award 2026 atas Dampak Nyata Program UMKM
