Habiburokhman Bantah Tuduhan ICW: Naskah RUU Perampasan Aset Sudah Diunggah Publik
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Menjawab klaim ICW mengenai dugaan pelanggaran proses formil, Habiburokhman menjelaskan bahwa naskah RUU Perampasan Aset telah diunggah sejak awal oleh Kesetjenan DPR melalui situs resmi.
- Seluruh tahapan diskusi, mulai dari rapat audiensi, rapat kerja, hingga pleno pengesahan tingkat satu, juga dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan.
- "Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujar Habib lewat pesan singkat pada Jumat (19/11).
Habiburokhman, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset di DPR RI, menegaskan bahwa proses legislasi telah dijalankan secara transparan dan optimal, merespons laporan resmi yang dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Politisi Partai Gerindra itu menyatakan menerima seluruh kritik dari masyarakat, namun membantah keras tudingan bahwa naskah rancangan undang-undang tersebut disembunyikan atau tidak disebarluaskan kepada publik selama masa pembahasan.
Menjawab klaim ICW mengenai dugaan pelanggaran proses formil, Habiburokhman menjelaskan bahwa naskah RUU Perampasan Aset telah diunggah sejak awal oleh Kesetjenan DPR melalui situs resmi. Seluruh tahapan diskusi, mulai dari rapat audiensi, rapat kerja, hingga pleno pengesahan tingkat satu, juga dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan. "Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujar Habib lewat pesan singkat pada Jumat (19/11).
Keterbukaan Audiensi dan Prioritas Narasumber
Salah satu poin krusial yang dibantah oleh Ketua Komisi III DPR ini adalah anggapan bahwa ICW tidak diundang dalam proses pembahasan. Habiburokhman mengungkapkan bahwa mekanisme audiensi diprioritaskan bagi pihak-pihak yang secara proaktif mengajukan diri sebagai narasumber. Dari total 90 pihak yang mendaftar, hanya 87 pihak yang mampu terakomodir dalam jadwal rapat. "Kalau soal ICW enggak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber," jelas Habib. Ia menilai akan tidak adil jika ICW diundang secara khusus sementara banyak pihak lain yang telah mengajukan diri namun belum sempat mendapatkan kesempatan.
Respons atas Pelaporan ke MKD dan Pengesahan UU
Laporan ICW sendiri ditujukan kepada Puan Maharani selaku Ketua DPR dan Habiburokhman, dengan dugaan pelanggaran etik karena naskah RUU tidak disebarluaskan. Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, menyatakan pengaduan ini sebagai bentuk pengawasan terhadap proses legislasi. Namun, Habiburokhman menambahkan bahwa ICW juga tidak pernah mengirimkan masukan tertulis selama proses berlangsung. Kontroversi ini terjadi tepat setelah RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11), menandai langkah signifikan dalam pemberantasan korupsi melalui mekanisme perampasan aset hasil kejahatan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gempa Magnitudo 5,1 Guncang California Tanpa Laporan Kerusakan, USGS Catat Episentrum di Kedalaman 6,7 Kilometer

Jasa Marga Buka 4 Ruas Tol Fungsional Gratis 61,90 Km untuk Antipasi Lonjakan Nataru 2026

Polisi Haiti Gempur Markas Geng Bersenjata di Martissant, 34 Orang Tumbang
