Wamenkeu Luky Alfirman Desak Sinergi APBN dan APBD, Pastikan Dana Bencana Aceh hingga Sumba Tercatat Jelas
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman memberikan arahan tegas agar integrasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) diperkuat secara masif.
- Luky menekankan bahwa pembangunan nasional tidak boleh lagi terfragmentasi menjadi urusan terpisah antara pemerintah pusat dan daerah.
- Arahan krusial ini disampaikan saat berlangsungnya Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu ( 18/11/2026 ).
Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman memberikan arahan tegas agar integrasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkuat secara masif. Luky menekankan bahwa pembangunan nasional tidak boleh lagi terfragmentasi menjadi urusan terpisah antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua instrumen anggaran tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi agar setiap alokasi belanja negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Arahan krusial ini disampaikan saat berlangsungnya Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Dalam forum strategis tersebut, Luky mengingatkan para penyelenggara negara bahwa tujuan akhir dari setiap kebijakan fiskal adalah terciptanya kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, perencanaan dan pengalokasian anggaran, baik dari pusat maupun daerah, harus berjalan seirama dan terkoordinasi dengan baik untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal dan maksimal.
Fokus Pemulihan Daerah Terdampak Bencana
Salah satu poin paling krusial dalam rapat koordinasi ini adalah penekanan terhadap rehabilitasi dan pembangunan di wilayah-wilayah yang baru saja terdampak bencana. Luky meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk memastikan bahwa Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi sudah tercermin secara jelas dalam pagu anggaran masing-masing instansi. Fokus utama pembangunan ini menyasar wilayah-wilayah yang krusial, seperti Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumba. Dengan pencatatan yang presisi dalam anggaran, pemerintah pusat maupun daerah dapat memetakan kebutuhan pendanaan secara akurat. Hal ini memungkinkan pembiayaan pemulihan dilakukan secara terkoordinasi melalui sinergi APBN dan APBD, sehingga proses rekonstruksi berjalan cepat dan efisien.
Pemetaan Lokasi Tepat Sasaran dan Pendampingan Kemenkeu
Selain mengedepankan integrasi anggaran dan penanganan bencana, Luky juga menyoroti pentingnya ketelitian dalam perencanaan belanja. Ia mewajibkan adanya pencantuman lokasi atau locus kegiatan secara rinci dalam setiap dokumen perencanaan. Langkah ini krusial guna memastikan penggunaan anggaran negara yang terbatas dapat diekskusi secara efisien dan tepat sasaran, sehingga hasil pembangunan benar-benar dinikmati oleh masyarakat di wilayah target. Sebagai penutup, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi berbagai kementerian dan lembaga dalam menjalankan mandat mereka. Pendampingan ini bertujuan agar seluruh target pembangunan nasional dapat tercapai secara produktif, efektif, dan akuntabel.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

217 Aduan Diverifikasi, Klaim Kerugian Rp24 Miliar UMKM Ditepis Fakta: Subsidi Ditarik Kembali

Bareskrim Sita Bukti Baru Kasus Makar; Empat Jenderal Aktif Jadi Tersangka

Indonesia Gaet Tiongkok, Kaveling Batu Bara Jadi Etanol Nilainya Tembus Rp32,89 Triliun
