DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Hukuman Mati untuk Koruptor Tetap Berlaku di Empat Pilar Baru
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang pada Kamis (19/11/2026) melalui rapat paripurna.
- Salah satu poin krusial yang ditegaskan dalam regulasi ini adalah pertahanan sanksi pidana berat berupa hukuman mati bagi para terpidana koruptor.
- Langkah legislatif ini menandai era baru dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya berfokus pada penalti pidana, tetapi juga pada mekanisme pemulihan aset secara sistematis.
DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang pada Kamis (19/11/2026) melalui rapat paripurna. Salah satu poin krusial yang ditegaskan dalam regulasi ini adalah pertahanan sanksi pidana berat berupa hukuman mati bagi para terpidana koruptor. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa UU ini dibangun di atas fondasi keadilan dan pemulihan kerugian negara, yang terbagi menjadi empat pilar strategis untuk memperkuat arsitektur hukum perampasan aset di Indonesia.
Langkah legislatif ini menandai era baru dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya berfokus pada penalti pidana, tetapi juga pada mekanisme pemulihan aset secara sistematis. Dengan disahkannya regulasi ini, pemerintah berharap dapat mempercepat proses pengembalian kerugian keuangan negara yang selama ini kerap terkendala oleh kompleksitas hukum acara pidana. Kecepatan eksekusi perampasan aset diharapkan menjadi deterrent effect (efek jera) yang signifikan bagi para pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya yang memiliki implikasi finansial besar.
Empat Pilar Arsitektur Hukum Perampasan Aset
Habiburokhman merinci bahwa struktur UU ini mencakup empat pilar utama yang saling melengkapi dalam menjamin efektivitas dan keadilan proses hukum. Pilar-pilar ini dirancang untuk memastikan bahwa proses perampasan aset berjalan dengan presisi tinggi, transparansi penuh, serta perlindungan hak bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.
- Asas dan Ruang Lingkup: Pilar pertama menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan proporsionalitas, dengan memperluas cakupan aturan ke kejahatan finansial dan teknologi informasi (IT), sembari tetap mempertahankan sanksi pidana mati bagi koruptor.
- Prosedur Presisi: Pilar kedua mengadopsi mekanisme non-conviction based (berdasarkan non-kompeten/keputusan lain) dengan pembagian kewenangan yang jelas antar-lembaga, disertai mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
- Tata Kelola dan Transparansi: Pilar ketiga memastikan pengelolaan siklus aset yang penuh oleh badan profesional independen yang berbasis pada Sistem Informasi Aset untuk menjamin akuntabilitas.
- Restorasi Berkeadilan: Pilar keempat menjamin pengembalian aset kepada korban serta memberikan pelindungan proporsional bagi pihak ketiga yang beritikad baik (good faith).
Implikasi Kebijakan dan Penegakan Hukum
Pengesahan UU ini memberikan dampak signifikan terhadap landscape penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya badan profesional independen yang mengelola aset berdasarkan sistem informasi terintegrasi, risiko birokratisasi dalam proses eksekusi perampasan dapat diminimalisir. Selain itu, penguatan mekanisme non-conviction based membuka peluang bagi negara untuk mengambil alih aset hasil kejahatan bahkan dalam situasi di mana proses pembuktian pidana berjalan kompleks, sepanjang prinsip hukum dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik tetap terjaga.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bareskrim Sita Bukti Baru Kasus Makar; Empat Jenderal Aktif Jadi Tersangka

Indonesia Gaet Tiongkok, Kaveling Batu Bara Jadi Etanol Nilainya Tembus Rp32,89 Triliun

Bayang-Bayang UU 27/2026: DCP Tekan Likuiditas Emiten Padat Karya di BEI
