Bareskrim Sita Bukti Baru Kasus Makar; Empat Jenderal Aktif Jadi Tersangka
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Bareskrim Polri resmi mengklaim telah menemukan fakta dan alat bukti signifikan terkait kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto .
- Temuan krusial ini muncul setelah penyidik menggeledah kediaman Irjen Eko Hadi Santoso yang difungsikan sebagai posko komando dalam jaringan tersebut.
- Penyidik berencana memvalidasi seluruh temuan tersebut melalui mekanisme gelar perkara internal yang melibatkan lembaga pengawas seperti Propam , Itwasum, dan Biro Wassidik.
Bareskrim Polri resmi mengklaim telah menemukan fakta dan alat bukti signifikan terkait kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Temuan krusial ini muncul setelah penyidik menggeledah kediaman Irjen Eko Hadi Santoso yang difungsikan sebagai posko komando dalam jaringan tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa penemuan ini tidak terbatas pada lokasi penggeledahan saja, melainkan menjangkau bukti digital dan dokumen lainnya yang akan menjadi dasar pengusutan lebih lanjut pada Kamis (19/11).
Penyidik berencana memvalidasi seluruh temuan tersebut melalui mekanisme gelar perkara internal yang melibatkan lembaga pengawas seperti Propam, Itwasum, dan Biro Wassidik. Proses ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap langkah hukum selaras dengan ketentuan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku, serta untuk memetakan secara presisi aktor di balik upaya makar tersebut. Selain itu, kasus ini juga mencakup dugaan penyadapan ilegal yang mengorbankan tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat strategis lainnya di lingkaran pemerintahan.
Keputusan Hukum dan Tersangka Jenderal
Secara hukum, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal yang berkaitan erat dengan dugaan makar. Mereka adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution; eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, Irjen Eko Hadi Santoso; serta eks Kadiv TIK Polri, Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Saat ini, tiga tersangkaโListyo, Ahrie, dan Ekoโsudah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Implikasi Sanksi dan Lingkaran Korban
Di luar proses pidana, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri. Berdasarkan temuan awal polisi, dampak dari penyadapan ilegal ini jauh lebih luas; selain Presiden, korban juga mencakup para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat di lingkaran terdekat Listyo. Pengusutan kasus ini kini berstatus pada tahap penyidikan, dengan fokus utama untuk mengungkap jaringan terdakwa dan mengkonfirmasi fakta-fakta baru yang diperoleh dari posko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Wamenkeu Luky Alfirman Desak Sinergi APBN dan APBD, Pastikan Dana Bencana Aceh hingga Sumba Tercatat Jelas

217 Aduan Diverifikasi, Klaim Kerugian Rp24 Miliar UMKM Ditepis Fakta: Subsidi Ditarik Kembali

Indonesia Gaet Tiongkok, Kaveling Batu Bara Jadi Etanol Nilainya Tembus Rp32,89 Triliun
