Ombudsman RI Awasi 10 Indikator Vital Program Koperasi Desa Merah Putih demi Kepastian Hukum
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Untuk memastikan akurasi data, lembaga ini memetakan pembentukan koperasi melalui dasbor resmi di rsm.kdkmpindonesia.co.id.
- Peninjauan lapangan dilakukan secara spesifik terhadap 14 gerai koperasi di enam daerah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.
- Radian menambahkan, dasar hukum pengawasan ini berlandaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.
Ombudsman Republik Indonesia mengambil langkah strategis dengan menerapkan 10 indikator pengawasan ketat terhadap Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dalam penyelenggaraan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Anggota Ombudsman RI Radian Syam, dalam konferensi pers di Jakarta, menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan untuk memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat nyata bagi anggota koperasi dan masyarakat luas sejak Mei 2026.
Pemetaan Data dan Metodologi Pengawasan Multi-Lokus
Dalam proses supervisi tersebut, Ombudsman RI meninjau secara komprehensif sejumlah aspek krusial, di antaranya:
- Bisnis model dan modul pembentukan koperasi;
- Inventarisasi aset serta pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM);
- Manajemen digital dan pelaksanaan sosialisasi masif kepada publik;
- Proses monitoring dan evaluasi serta mekanisme serah terima gerai;
- Kesesuaian lokasi gerai dan pemenuhan perizinan serta pelayanan bangunan.
Untuk memastikan akurasi data, lembaga ini memetakan pembentukan koperasi melalui dasbor resmi di rsm.kdkmpindonesia.co.id. Tahapan pengawasan juga meliputi pemeriksaan terhadap 13 dokumen peraturan dan perjanjian, rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Koperasi, hingga permintaan keterangan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual. Peninjauan lapangan dilakukan secara spesifik terhadap 14 gerai koperasi di enam daerah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.
Implikasi Hukum dan Mandat Presidensial
Pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi berfokus pada pelaksanaan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang mencakup penyusunan model bisnis, inventarisasi, penguatan manajemen digital, hingga evaluasi. Sementara itu, terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), sorotan diberikan pada kepastian status lokasi pembangunan gerai, khususnya pemenuhan aspek clean and clear, serta pemenuhan prosedur administrasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Radian menambahkan, dasar hukum pengawasan ini berlandaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Hasil pemeriksaan ini akan disampaikan kepada kedua instansi terkait pada pekan depan. Sebagai penutup, Ombudsman RI mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam program ini untuk menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terlebih dahulu, atau langsung melapor ke kantor Ombudsman RI jika tidak mendapat penyelesaian, dengan harapan koperasi desa benar-benar berfungsi sebagai layanan publik yang efektif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31

Kabar Buruk untuk Komuter: BMKG Prakirakan Jakarta Senggugur Hujan Petir pada Sore Ini

Uji Materiil KUHAP 2025: Advokat Minta MK Batasi Kewenangan Penyadapan Tanpa Syarat
