Kemendagri Instruksikan Pemda Akselerasi Publikasi Kinerja 2 Tahun Pemerintahan ke Publik
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Langkah tersebut ditekankan dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
- Kehadiran berbagai unsur strategis menunjukkan komitmendagri yang multidimensi dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi.
- Forum ini turut melibatkan: Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Puji Hartoyo .
Gerakan strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini mewacanakan transformasi komunikasi pembangunan nasional melalui penguatan peran pemerintah daerah dalam menyosialisasikan capaian kinerja dua tahun pemerintahan. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ yang menegaskan urgensi keterlibatan aktif Pemda dalam mempublikasikan program pemerintah pusat hingga ke akar rumput. Langkah ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan informasi antara kebijakan nasional dan realitas di lapangan, memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Langkah tersebut ditekankan dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Kehadiran berbagai unsur strategis menunjukkan komitmendagri yang multidimensi dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi. Forum ini turut melibatkan:
- Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Puji Hartoyo.
- Representasi lintas kementerian, seperti Ardhyta Agus Setiawan dari Kementerian PU dan Wahyu Indarto dari Kementerian Pertanian.
- Unsur pertahanan melalui kehadiran Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD.
Mekanisme Kolaborasi Data dan Narasi Lokal
Mey Rany Wahida Utami, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, menjelaskan bahwa efektivitas publikasi ini bergantung pada koordinasi kuat antara teknis dan kehumasan. Ia memetakan peran spesifik masing-masing aktor di level daerah: Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab menyediakan data sektoral yang akurat, sementara tim kehumasan bertugas mengemas data tersebut menjadi narasi yang relevan. "Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya," ujar Rany. Pendekatan ini menggeser paradigma publikasi dari sekadar rilis resmi menjadi storytelling berbasis bukti dan pengalaman lokal.
Dari Publikasi ke Pertanggungjawaban Publik
Lebih jauh, Rany menegaskan bahwa optimasi publikasi ini memiliki dimensi akuntabilitas, bukan hanya transparansi informasi. Dengan memanfaatkan kedekatan geografis dan sosial Pemda terhadap masyarakat, publikasi kinerja menjadi instrumen pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Melalui mekanisme ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga subjek yang memahami bagaimana alokasi sumber daya negara berimbas pada kebutuhan lokal. Langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN dan APBD tercatat jejaknya dalam perbaikan kualitas hidup warga di wilayah masing-masing.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemkot Bekasi Gandeng Habibie Center: Dorong Transformasi Digital dan AI untuk Pelayanan Publik yang Responsif

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31

Kabar Buruk untuk Komuter: BMKG Prakirakan Jakarta Senggugur Hujan Petir pada Sore Ini
