Uji Materiil KUHAP 2025: Advokat Minta MK Batasi Kewenangan Penyadapan Tanpa Syarat
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Sadece güncellenmiş HTML içeriği döndürülüyor.
- Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Rabu, majelis hakim MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Daniel Yusmic P.
- Guntur Hamzah mendengarkan dalil-dalil yang disampaikan.
Tiga advokat bersama satu mahasiswa mengajukan uji materiil terhadap Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mendalilkan aturan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Para pemohon, yakni Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite, dan Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, mengkritik norma yang menyatakan "Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan" karena dinilai terlalu luas dan tidak memiliki pembatasan yang memadai dalam menjaga privasi dan hak hukum masyarakat sipil.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Rabu, majelis hakim MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah mendengarkan dalil-dalil yang disampaikan. Para pemohon berargumen bahwa penyadapan terhadap satu nomor telepon selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dan lawan bicaranya. "Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka," ujar Christian Adrianus Sihite. Mereka menilai kewenangan menyadap tersebut diberikan tanpa syarat mengenai jenis tindak pidana, ambang bukti, atau izin pengadilan, sehingga kerugian konstitusional yang diderita bersifat aktual maupun potensial sejak berlakunya norma tersebut pada 2 Januari 2026.
Mendesak Kebutuhan Izin Pengadilan dan Pembatasan Hukum
Sebagai solusi, para pemohon memohon agar MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP 2025 bertentangan dengan UUD 1945, dengan perbaikan frasa yang mewajibkan penyidik mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu. Dalam kondisi mendesak, penyadapan boleh dilakukan lebih dahulu, tetapi wajib meminta persetujuan dalam waktu 1x24 jam; jika tidak disetujui, penyadapan harus dihentikan dan hasilnya tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa panggilan telepon masuk dalam definisi transmisi informasi elektronik yang dijangkau oleh norma tersebut, sementara sifatnya yang rahasia membuat warga negara tidak mengetahui adanya pelanggaran hak privasi mereka.
Majelis Hakim Minta Perbaikan Dalil dan Penguatan Posita
Meski mengakui substansi perkara menarik, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyoroti potensi kontradiksi antara dalil yang mempersoalkan penyadapan dengan posita yang sebelumnya tidak secara eksplisit menegaskan hal tersebut. "Saudara sepertinya ini mempersoalkan penyadapan, padahal di posita tidak mempersoalkan, ini bisa ada terjadi kontradiksi ya," katanya. Sementara itu, Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan para pemohon memperkuat argumentasi dengan melampirkan bukti nyata terkait kekhawatiran penyadapan tersebut. Sidang ditutup dengan instruksi dari Suhartoyo agar permohonan diperbaiki dalam waktu 14 hari, selambat-lambatnya diserahkan pada Selasa, 1 Desember mendatang.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Wamen Diaz Paparkan Terobosan Restorasi Mangrove Berbasis AI di FORUM MAC COP31

Kabar Buruk untuk Komuter: BMKG Prakirakan Jakarta Senggugur Hujan Petir pada Sore Ini

KPK Kolaborasi Da Lopez Entertainment Gelar Musikal SIDIK: Replikasi Nilai Integritas untuk Seratus Komunitas
