Menaker Yassierli: Mandat Konstitusi Wujudkan Akses Kerja Layak untuk Seluruh Warga Negara
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pernyataan kuat ini sejalan dengan penuturannya saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) yang diselenggarakan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) , Surabaya.
- Prinsip utama yang dipegang pemerintah adalah mengganti asumsi abstrak dengan data dan bukti nyata.
- Merespons Keberagaman Demografis dan Geografis Angkatan Kerja Implikasi dari pendekatan ini krusial karena struktur angkatan kerja Indonesia memiliki karakteristik yang sangat kompleks.
Di tengah dinamika pasar kerja global, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan komitmen negara untuk menjamin hak atas pekerjaan layak bagi setiap warga, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik. Penegasian ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, yang menekankan bahwa mandat konstitusi Indonesia sangat jelas: setiap individu, mulai dari lulusan perguruan tinggi, sekolah menengah, hingga penyandang disabilitas, harus memiliki akses setara untuk memperoleh penghidupan yang bermartabat.
Pernyataan kuat ini sejalan dengan penuturannya saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) yang diselenggarakan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Seminar bertajuk โPeople-Centered Employment Ecosystemโ tersebut menyoroti pentingnya merancang jalur peluang kerja yang mengutamakan kesejahteraan dan sentuhan kebijakan yang berpihak pada manusia, bukan sekadar angka statistik makro.
Landasan Kebijakan Berbasis Bukti dan Dialog Sosial
Yassierli menjelaskan bahwa pendekatan kebijakan yang berpusat pada manusia (*People-Centered Policy*) berangkat dari pemahaman mendalam terhadap realitas, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat. Prinsip utama yang dipegang pemerintah adalah mengganti asumsi abstrak dengan data dan bukti nyata. Dalam perumusan kebijakan, pemerintah tidak lagi melihat masyarakat hanya sebagai objek penerima manfaat, melainkan subjek yang dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan melalui dialog sosial dan pemberdayaan kapabilitas mereka, termasuk penguatan perlindungan hak-hak mereka.
Merespons Keberagaman Demografis dan Geografis Angkatan Kerja
Implikasi dari pendekatan ini krusial karena struktur angkatan kerja Indonesia memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Keberagaman latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan demografis menjadi faktor penentu dalam merancang kesempatan kerja yang inklusif. Dengan mengadopsi teknologi dan inovasi yang diarahkan untuk memberikan manfaat nyata di dunia kerja, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat, sekecil apapun keterwakilannya, dapat terintegrasi dalam ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan semangat kesetaraan yang diamanatkan konstitusi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Banyuwangi Jadi Proyek Percontohan Nasional Skema G2P: Reformasi Penyaluran Bansos Tanpa Rekening Kolektif

OJK Perkuat Kolaborasi Lintas Negara Hadapi Kompleksitas Kejahatan Keuangan Digital

Jateng Luncurkan GI Tourism di Dieng, Perpaduan Kekhasan Produk Lokal dan Wisata Berkelanjutan
