OJK Perkuat Kolaborasi Lintas Negara Hadapi Kompleksitas Kejahatan Keuangan Digital
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Perkembangan pesat teknologi keuangan kini menjadi pedang bermata dua; di satu sisi membuka inovasi, di sisi lain memicu lonjakan modus kejahatan finansial yang semakin rumit.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi lonjakan penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI) hingga pencucian uang melalui aset kripto sebagai ancaman utama yang melampaui batas negara.
- Forum ini mendapat dukungan signifikan dari Pemerintah Jepang , menandai konsolidasi kekuatan ekonomi Asia Pasifik dalam mengawasi sektor aset digital.
Perkembangan pesat teknologi keuangan kini menjadi pedang bermata dua; di satu sisi membuka inovasi, di sisi lain memicu lonjakan modus kejahatan finansial yang semakin rumit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi lonjakan penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI) hingga pencucian uang melalui aset kripto sebagai ancaman utama yang melampaui batas negara. Kompleksitas ini memaksa regulator untuk mengeskalasi langkah pengamanan, mengingat pelaku, platform, dan korban sering kali berada di yurisdiksi berbeda, sehingga penanganan lokal saja dinilai tidak lagi efektif.
Forum Kerja Sama ASEAN dan Dukungan Jepang
Penguatan strategi anti-kejahatan ini diwujudkan melalui partisipasi OJK dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang digelar di Yogyakarta pada 18-20 November 2026. Forum ini mendapat dukungan signifikan dari Pemerintah Jepang, menandai konsolidasi kekuatan ekonomi Asia Pasifik dalam mengawasi sektor aset digital. Dalam kesempatan tersebut, OJK secara resmi mengumumkan penguatan kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk membongkar jaringan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan celah regulasi antar-negara.
Tantangan Regulasi dan Pentingnya Saling Lintas Batas
Adi Budiarso, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, menegaskan bahwa heterogenitas aturan pengawasan di tiap negara menjadi celah bagi penjahat. Ia menekankan perlunya kolaborasi erat untuk mengatasi tantangan tersebut, dengan poin-poin krusial sebagai berikut:
- Pertukaran informasi intelijen antara lembaga keuangan dan penegak hukum lintas negara.
- Koordinasi cepat untuk melacak jejak transaksi kripto yang bergerak cepat di yurisdiksi berbeda.
- Harmonisasi standar pengawasan untuk menutup celah eksploitasi perbedaan regulasi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Banyuwangi Jadi Proyek Percontohan Nasional Skema G2P: Reformasi Penyaluran Bansos Tanpa Rekening Kolektif

Jateng Luncurkan GI Tourism di Dieng, Perpaduan Kekhasan Produk Lokal dan Wisata Berkelanjutan

Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional G2P: Solusi Digitalisasi Bansos Lebih Cepat Tanpa Rekening Kolektif
