Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional G2P: Solusi Digitalisasi Bansos Lebih Cepat Tanpa Rekening Kolektif
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kabupaten Banyuwangi , Jawa Timur, resmi ditunjuk sebagai proyek percontohan penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan skema Government to Person (G2P) .
- Dalam skema baru ini, mekanisme penyaluran dana berubah secara fundamental.
- Penerima manfaat tidak lagi menunggu pemerintah membuatkan rekening untuk mereka, melainkan cukup mendaftarkan satu nomor rekening bank yang sudah mereka miliki.
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditunjuk sebagai proyek percontohan penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan skema Government to Person (G2P). Inisiatif yang diumumkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini bertujuan mengatasi berbagai hambatan klasik dalam distribusi bantuan pemerintah, termasuk lama proses verifikasi dan birokrasi pembukaan rekening bank kolektif yang kerap memakan waktu bertahun-tahun.
Dalam skema baru ini, mekanisme penyaluran dana berubah secara fundamental. Penerima manfaat tidak lagi menunggu pemerintah membuatkan rekening untuk mereka, melainkan cukup mendaftarkan satu nomor rekening bank yang sudah mereka miliki. Nomor tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam basis data Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan menjadi tujuan tunggal bagi berbagai program bansos pemerintah, sehingga prosesnya menjadi jauh lebih sederhana dan efisien.
Peran DEN dan Poin Kunci Mekanisme G2P
Rahmat Danu Andika, Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi Digital pada Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menjelaskan bahwa selama ini pemerintah menggunakan mekanisme pembukaan rekening kolektif, di mana rekening dibuat terlebih dahulu oleh pemerintah baru diserahkan kepada warga. Skema G2P menggeser kendali tersebut kepada masyarakat. Untuk menjamin akurasi, pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri atau melalui agen Perlinsos. Namun, mengingat mayoritas penerimanya merupakan warga lanjut usia, proses pendaftaran diuji coba dengan memusatkan kegiatan di tingkat kelurahan, dilengkapi dengan verifikasi data dan biometrik yang ketat.
Implikasi Jangka Panjang dan Tahapan Uji Coba
Uji coba tahap awal ini melibatkan sekitar 1.500 KPM di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Skema tersebut akan diterapkan secara spesifik untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako pada triwulan IV 2026. Ke depan, pemerintah berencana memperluas pilihan instrumen keuangan yang dapat digunakan, termasuk membuka akses bagi rekening bank swasta dan dompet digital, guna menciptakan ekosistem bantuan sosial yang lebih inklusif dan modern.
Andika menegaskan bahwa Banyuwangi dipilih karena memiliki sejarah signifikan sebagai tempat dimulainya program Perlinsos pada akhir 2025. Langkah ini merupakan bagian dari tahapan akhir digitalisasi Perlinsos secara menyeluruh, di mana efisiensi waktu tunggu dan kemudahan akses bagi KPM menjadi prioritas utama demi ketepatan sasaran bantuan sosial di seluruh Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

OJK Perkuat Kolaborasi Lintas Negara Hadapi Kompleksitas Kejahatan Keuangan Digital

Jateng Luncurkan GI Tourism di Dieng, Perpaduan Kekhasan Produk Lokal dan Wisata Berkelanjutan

Kemenhut Tetapkan Pelindungan Badak Jawa sebagai Prioritas Konservasi Nasional
