800 Ribu Rumah di Banten Tak Layak Huni, Kabupaten Tangerang Pimpin Peringkat dengan 205 Ribu Unit
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan realitas hunian yang mengkhawatirkan di Provinsi Banten, di mana sekitar 800.000 rumah berstatus tidak layak huni (RTLH) hingga saat ini.
- Sebaran RTLH di Banten tidak hanya terkonsentrasi di area perkotaan, melainkan tersebar di seluruh delapan kabupaten dan kota.
- Selain Kabupaten Tangerang, wilayah lain juga mencatat jumlah signifikan yang menunjukkan urgensi penanganan merata.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan realitas hunian yang mengkhawatirkan di Provinsi Banten, di mana sekitar 800.000 rumah berstatus tidak layak huni (RTLH) hingga saat ini. Data ini diumumkan langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, yang menyoroti bahwa beban permasalahan perumahan terberat berada di wilayah metropolitan, khususnya Kabupaten Tangerang dengan jumlah mencapai 205.000 unit. Angka ini menegaskan adanya kesenjangan infrastruktur dasar yang signifikan di provinsi penyangga DKI Jakarta tersebut, meski sebagian besar penghuni berasal dari kelompok masyarakat dengan desil ekonomi terendah.
Sebaran RTLH di Banten tidak hanya terkonsentrasi di area perkotaan, melainkan tersebar di seluruh delapan kabupaten dan kota. Selain Kabupaten Tangerang, wilayah lain juga mencatat jumlah signifikan yang menunjukkan urgensi penanganan merata. Berdasarkan rincian data BPS, distribusi RTLH lainnya meliputi:
- Kabupaten Pandeglang: 162.000 unit
- Kabupaten Lebak: 128.000 unit
- Kota Tangerang: 126.000 unit
- Kota Tangerang Selatan: 78.171 unit
- Kabupaten Serang: 73.600 unit
- Kota Serang: 17.800 unit
- Kota Cilegon: 9.400 unit
Kriteria penentuan RTLH sangat ketat, melibatkan evaluasi fisik bangunan seperti kerusakan fondasi, dinding, dan atap yang rapuh. Amalia menjelaskan bahwa penerima bantuan tidak hanya didasarkan pada status ekonomi, tetapi juga kondisi struktur rumah yang dinilai berbahaya oleh standar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ini memastikan intervensi negara tertuju pada bangunan yang benar-benar tidak aman dihuni.
Akselerasi Program Bedah Rumah Nasional
Respons pemerintah pusat terhadap data ini terlihat dari lonjakan alokasi program bedah rumah di Banten. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan adanya peningkatan drastis jumlah unit yang ditargetkan, dari 1.762 unit pada 2025 melonjak menjadi 11.865 unit pada 2026. Maruarar menegaskan bahwa akselerasi ini merupakan instruksi langsung Presiden yang tidak sabar ingin mempercepat pemenuhan hak hunian layak bagi warganya. Kabupaten Tangerang kembali menjadi penerima manfaat terbesar dengan 4.013 unit, disusul Pandeglang (2.143 unit), Lebak (1.823 unit), dan Kabupaten Serang (1.788 unit).
Menegaskan Komitmen Gratis dan Transparansi
Untuk menjaga kepercayaan publik, Kementerian PKP menegaskan bahwa program bedah rumah dilaksanakan tanpa memungut biaya apa pun. Maruarar meminta masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaannya di lapangan. "Kalau ada praktik pungutan, foto, videoin, viralin," tegasnya, mengisyaratkan mekanisme akuntabilitas publik yang ketat untuk mencegah penyimpangan di daerah. Langkah ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan bebas dari potensi korupsi struktural.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Imigrasi Perkuat Regulasi Hadapi Ancaman Eksodus Massal akibat Konflik Global

Polda Banten Gelar Identifikasi Forensik untuk 6 Jenazah dari Kebakaran Pabrik Permen Cikande

Korban Terjebak Reruntuhan: Bangunan Ambruk Hambat Pencarian Pekerja Pabrik Kebakaran di Serang
