Polri Geledah Rumah di Cipete, Diduga Jadi Posko Makar Tersangka Penyadapan EHS
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam.
- Lokasi tersebut diduga kuat difungsikan sebagai posko perencanaan tindak pidana makar oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yaitu EHS .
- Langkah tegas ini diambil untuk menguak jejak digital dan fisik yang berkaitan dengan upaya penggulingan pemerintahan yang sah.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam. Lokasi tersebut diduga kuat difungsikan sebagai posko perencanaan tindak pidana makar oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yaitu EHS. Langkah tegas ini diambil untuk menguak jejak digital dan fisik yang berkaitan dengan upaya penggulingan pemerintahan yang sah.
"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH," ungkap Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, saat dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu. Ia menegaskan bahwa proses penggeledahan ini merupakan bagian integral dari penyidikan kasus dugaan makar yang sedang berjalan.
Keterkaitan dengan Kasus Penyadapan Ilegal dan Akses Data
Perkara dugaan makar ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pihak-pihak lainnya yang tengah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk unsur pemufakatan jahat, yang bermula dari temuan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Meskipun demikian, Brigjen Pol. Susatyo belum memerinci hasil spesifik dari penggeledahan di Cipete, dan menyatakan bahwa temuan lengkap akan diumumkan melalui konferensi pers resmi.
Sanksi Hukum Berat dan Daftar Tersangka Perwira Tinggi
Aksi yang disangkakan kepada para tersangka merujuk pada pasal-pasal berat dalam hukum pidana, yaitu Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. Tindakan ini menandai eskalasi hukum yang serius dalam penanganan kejahatan siber yang berimplikasi pada keamanan negara. Dalam konteks kasus penyadapan ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri, yakni:
- LSP
- AS
- EHS
- SU
Pengungkapan kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi kepolisian dan potensi ancaman terhadap stabilitas nasional melalui manipulasi data dan komunikasi rahasia negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

PKS Desak Pengusutan Pengguna Penyadapan Ilegal: Listyo Sigit Cs Jadi Tersangka
64 Organisasi Sipil Desak DK PBB Tegakkan Putusan ICJ soal Genosida Rohingya
Bahrain Desak PBB Minta Iran Bayar Ganti Rugi Penuh atas Serangan Rudal ke Fasilitas Sipil
