64 Organisasi Sipil Desak DK PBB Tegakkan Putusan ICJ soal Genosida Rohingya
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Mereka menyatakan bahwa keputusasaan yang dialami masyarakat Rohingya hanya bisa diakhiri jika ada tekanan diplomasi yang kuat dan berkelanjutan dari panggung global, bukan hanya melalui jalur yudisial semata.
- Tuntutan Desakan terhadap Dewan Keamanan PBB dan Kebijakan Sanksi Dalam detail pernyataan resminya, para aktivis mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera memaksa Myanmar mematuhi putusan ICJ.
- Mereka menyerukan pemberlakuan embargo senjata yang ketat, pembatasan pasokan bahan bakar jet ke militer Myanmar, serta perluasan sanksi ekonomi terhadap institusi militer, termasuk Tentara Arakan .
64 organisasi sipil Rohingya di berbagai penjuru dunia secara resmi menyerukan tindakan konkret dari komunitas internasional guna memastikan pertanggungjawaban Myanmar atas keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang memvonis negara tersebut bertanggung jawab atas genosida. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Sabtu (21/11), aliansi ini menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan tonggak bersejarah menuju keadilan bagi para korban, sekaligus menuntut agar putusan pengadilan tidak sekadar menjadi dokumen mati tanpa implementasi nyata.
Aliansi tersebut mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada Gambia, yang telah mengajukan kasus ini pada tahun 2019, serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara-negara pendukung lain yang telah membantu memfasilitasi proses hukum internasional. Mereka menyatakan bahwa keputusasaan yang dialami masyarakat Rohingya hanya bisa diakhiri jika ada tekanan diplomasi yang kuat dan berkelanjutan dari panggung global, bukan hanya melalui jalur yudisial semata.
Tuntutan Desakan terhadap Dewan Keamanan PBB dan Kebijakan Sanksi
Dalam detail pernyataan resminya, para aktivis mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera memaksa Myanmar mematuhi putusan ICJ. Mereka menyerukan pemberlakuan embargo senjata yang ketat, pembatasan pasokan bahan bakar jet ke militer Myanmar, serta perluasan sanksi ekonomi terhadap institusi militer, termasuk Tentara Arakan. Langkah-langkah tegas ini dianggap krusial untuk memutus rantai kekerasan dan mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut.
Keadilan Kemanusiaan dan Perlindungan Hak Pengungsi di Bangladesh
Selain tekanan politik dan militer, organisasi-organisasi tersebut juga mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan darurat ke negara bagian Rakhine. Perhatian khusus diberikan pada lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Bangladesh, di mana perbaikan kondisi kehidupan mereka menjadi prioritas utama. Setiap inisiatif repatriasi atau pemulangan warga harus menjamin prinsip keamanan, dasar sukarela, serta pengakuan atas hak kewarganegaraan penuh dan kesetaraan hukum. Pernyataan ini menjadi peringatan keras bahwa tanpa tindakan preventif dan restoratif dari komunitas internasional, putusan pengadilan tidak akan mampu melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan lanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BRI Ingatkan Publik Waspada Modus QRIS Palsu: Pastikan Nama Penerima dan Nominal Sebelum Membayar

PKS Desak Pengusutan Pengguna Penyadapan Ilegal: Listyo Sigit Cs Jadi Tersangka
Bahrain Desak PBB Minta Iran Bayar Ganti Rugi Penuh atas Serangan Rudal ke Fasilitas Sipil
