PKS Desak Pengusutan Pengguna Penyadapan Ilegal: Listyo Sigit Cs Jadi Tersangka
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Dalam pernyataannya pada Minggu (22/11), Almuzzammil menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani dengan transparan, adil, dan profesional karena berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa.
- Ia menekankan bahwa praktik penyadapan yang berlangsung tanpa diketahui selama lima tahun berpotensi mengaburkan arah negara, sehingga perkara ini tidak boleh dianggap remeh.
- Keempat tersangka tersebut meliputi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo , Kepala Divisi Hukum Polri Ahrie Sonta , Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap secara tuntas pihak-pihak yang menjadi pengguna atau pemesan layanan penyadapan ilegal yang melibatkan Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya. Dalam pernyataannya pada Minggu (22/11), Almuzzammil menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani dengan transparan, adil, dan profesional karena berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa. Ia menekankan bahwa praktik penyadapan yang berlangsung tanpa diketahui selama lima tahun berpotensi mengaburkan arah negara, sehingga perkara ini tidak boleh dianggap remeh.
Tuntutan tersebut muncul di tengah perkembangan hukum yang menyatakan empat perwira tinggi Polri berstatus tersangka atas dugaan tindak pidana penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya. Keempat tersangka tersebut meliputi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Eko Hadi, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka ini kini juga akan diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan kasus tindak pidana makar terkait isu serupa.
Kontradiksi dengan Prinsip Sirotol Mustaqim dan Demokrasi
Almuzzammil mengaitkan kasus ini dengan prinsip sirotol mustaqim atau jalan yang lurus yang sering digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, istilah tersebut merupakan nilai religius yang sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila serta bermakna tegak lurus dalam menegakkan mutu, kebenaran, dan keadilan. Ia menyatakan bahwa praktik penyadapan ilegal secara fundamental bertentangan dengan prinsip tersebut. Oleh sebab itu, Almuzzammil menegaskan bahwa dalam proses pendewasaan politik, hukum, dan demokrasi Indonesia, tindakan yang melanggar integritas negara seperti ini harus dihapus dari sistem agar tidak terulang di masa mendatang.
Pemeriksaan Saksi dan Penggeledahan di Bogor
Secara prosedural hukum, proses investigasi terus bergulir dengan fokus pada pengungkapan aktor di balik pemesan data pribadi tersebut. Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, menyatakan bahwa pengembangan kasus kini mencakup pemeriksaan saksi-saksi kunci untuk memetakan jaringan kejahatan siber ini. Pernyataan tersebut disampaikan usai tim penyidik melakukan penggeledahan salah satu rumah di kawasan Bogor pada Jumat (20/11) malam, yang merupakan bagian dari upaya mengurai bukti material terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyasar pejabat tinggi negara dan tokoh publik.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BRI Ingatkan Publik Waspada Modus QRIS Palsu: Pastikan Nama Penerima dan Nominal Sebelum Membayar
64 Organisasi Sipil Desak DK PBB Tegakkan Putusan ICJ soal Genosida Rohingya
Bahrain Desak PBB Minta Iran Bayar Ganti Rugi Penuh atas Serangan Rudal ke Fasilitas Sipil
