OJK dan LPS Percepat Penjaminan Polis Asuransi, Target Berlaku 2028
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi , menegaskan bahwa implementasi program ini adalah agenda prioritas untuk pendalaman pasar keuangan ( deepening the market ).
- Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) di Nusa Dua, Bali, pada Rabu (18/11).
- Friderica menekankan pentingnya pembelajaran dari negara-negara ASEAN lain yang telah lebih dulu menerapkan skema serupa, guna memastikan efektivitas perlindungan publik di Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan terus mematangkan pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi yang ditargetkan berlaku paling lambat tahun 2028. Inisiatif strategis ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengamanatkan adanya skema perlindungan khusus bagi pemegang polis untuk memperkuat ketahanan industri perasuransian nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa implementasi program ini adalah agenda prioritas untuk pendalaman pasar keuangan (deepening the market). Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) di Nusa Dua, Bali, pada Rabu (18/11). Friderica menekankan pentingnya pembelajaran dari negara-negara ASEAN lain yang telah lebih dulu menerapkan skema serupa, guna memastikan efektivitas perlindungan publik di Indonesia.
Kolaborasi Regulator dan Pertukaran Data Strategis
Sebagai langkah konkret percepatan, OJK dan LPS telah menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengatur mekanisme pertukaran data, informasi, dan dokumen. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa pertukaran data ini bersifat dua arah dan mencakup seluruh tahapan siklus hidup perusahaan asuransi, mulai dari pendaftaran kepesertaan, status pengawasan, proses penyehatan, hingga likuidasi. Koordinasi antarlembaga ini dinilai krusial untuk menjamin keakuratan data dan kesiapan operasional program.
Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Stabilitas Industri
Pembentukan PPP ini merupakan bagian dari upaya komprehensif memperkuat industri perasuransian yang telah berjalan dari sisi permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Ogi Prastomiyono optimis bahwa keberadaan program penjaminan polis akan secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dengan adanya jaminan yang jelas, risiko kerugian bagi nasabah dapat diminimalisir, sehingga mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam ekosistem keuangan nasional. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan tahap awal, termasuk penetapan kepesertaan yang tepat dan koordinasi yang solid antar regulator terkait.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dominasi Pengusaha Lokal di Sektor SPBU: Pertamina, AKR, dan Sefas Jadi Penguasa Utama

Wamenaker dan Wamen ESDM Sepakati Sinergi Pengawasan K3 Sektor Energi Berbasis UU 27/2026

Prioritas Keselamatan Roda Dua: KemenPU Fokus Perbaikan Jalur Pantura Jelang Libur Nataru 2026-2027
