Wamenaker dan Wamen ESDM Sepakati Sinergi Pengawasan K3 Sektor Energi Berbasis UU 27/2026
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen kolaboratif untuk menyelaraskan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi.
- Latar belakang utama penyelarasan ini adalah tingginya risiko keselamatan di sektor ESDM yang menjadikannya prioritas nasional.
- Afriansyah menjelaskan bahwa UU baru ini mengatur ruang lingkup pengawasan tempat kerja secara komprehensif.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen kolaboratif untuk menyelaraskan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi. Langkah strategis ini diumumkan oleh Wamenaker Afriansyah Noor dan Wamen ESDM Yuliot Tanjung dalam audiensi di Jakarta, Rabu (18/11/2026), sebagai respons atas berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sinergi antarkementerian ini dinilai krusial untuk memastikan aturan turunan serta pengawasan di lapangan berjalan harmonis tanpa tumpang tindih, sambil tetap menjamin standar tertinggi pelindungan bagi pekerja.
Latar belakang utama penyelarasan ini adalah tingginya risiko keselamatan di sektor ESDM yang menjadikannya prioritas nasional. Afriansyah menjelaskan bahwa UU baru ini mengatur ruang lingkup pengawasan tempat kerja secara komprehensif. Penyelarasan regulasi menjadi penting untuk menjaga kepastian hukum bagi pelaku usaha tanpa mengorbankan hak pelindungan pekerja. Berdasarkan ketentuan terbaru, perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 pekerja/buruh atau beroperasi di sektor berisiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dua Pilar Keras: Wajib Penerapan SMK3 dan Sanksi Pidana
Ketatnya pengawasan kini diperkuat dengan konsekuensi hukum yang signifikan bagi pemberi kerja yang lalai. Wamenaker menegaskan bahwa perusahaan yang tidak menerapkan kewajiban K3 dapat dikenakan sanksi pidana apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan disabilitas total tetap atau kematian pekerja. Ketentuan pidana ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan prosedur pembuktian unsur tindak pidana yang berlaku secara umum. Selain aspek hukum, aspek teknis pengawasan juga ditekankan melalui penyusunan Kebijakan K3 Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang K3. Dokumen-dokumen ini dirancang sebagai ruang integrasi antara pengawas ketenagakerjaan dan inspektur sektoral Kementerian ESDM. Afriansyah menambahkan bahwa pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi akan memungkinkan negara untuk memetakan risiko secara lebih akurat, sehingga langkah pencegahan dapat diambil dengan tepat sasaran.
Proses Tindak Lanjut dan Pembentukan Tim Bersama Lintas Kementerian
Untuk memastikan efektivitas di lapangan, integrasi SMK3 akan diselaraskan dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang sudah berjalan agar tidak membebani perusahaan. Penyelarasan ini dilakukan dengan prinsip tetap menjaga standar pelindungan keselamatan dan tanpa menghapus kewajiban teknis sektoral yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Sebagai langkah nyata, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama lintas kementerian untuk mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan. Tim ini juga akan bertugas memantau penyesuaian alih daya serta menggelar sosialisasi masif. Sasaran sosialisasi meliputi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi, guna menjamin pemahaman menyeluruh di seluruh rantai industri.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prioritas Keselamatan Roda Dua: KemenPU Fokus Perbaikan Jalur Pantura Jelang Libur Nataru 2026-2027

Forum Akselerasi di Jakarta Dorong Pemerataan Ekonomi Timur RI Melalui Kolaborasi Lintas Daerah

Dasco Minta Komdigi Buka Ruang Diskusi untuk Penyelesaian Tarif Ojol FDTOI
