OJK Peringatkan Risiko Fiskal: Banyak Aset Pemerintah Belum Diasuransikan, Ogi Prastomiyono Dorong Solusi Kolektif
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kondisi ini dinilai berisiko tinggi membuat anggaran negara menanggung kerugian finansial yang jauh lebih besar ketika terjadi bencana alam.
- Ogi merujuk pada kasus bencana alam di Aceh , Sumatra Utara , Sumatra Barat , serta letusan gunung dan gempa bumi di Nusa Tenggara .
- Pernyataan ini menggarisbawahi adanya celah perlindungan yang kritis pada infrastruktur vital negara di daerah-daerah rawan bencana.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti kerentanan signifikan dalam pengelolaan aset negara dengan mengungkapkan bahwa masih banyak harta benda maupun gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang belum dilindungi asuransi. Kondisi ini dinilai berisiko tinggi membuat anggaran negara menanggung kerugian finansial yang jauh lebih besar ketika terjadi bencana alam. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan urgensi perlindungan aset ini berdasarkan temuan dari berbagai kejadian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia baru-baru ini.
Temuan tersebut bukan tanpa dasar. Ogi merujuk pada kasus bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, serta letusan gunung dan gempa bumi di Nusa Tenggara. "Kasus bencana alam di Aceh, di Sumatra Utara, di Sumatra Barat, kemudian gunung meletus, gempa bumi di Nusa Tenggara, itu memang banyak aset harta benda milik gedung pemerintah itu banyak yang belum diasuransikan," ujar Ogi dalam diskusi bersama wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11). Pernyataan ini menggarisbawahi adanya celah perlindungan yang kritis pada infrastruktur vital negara di daerah-daerah rawan bencana.
Mekanisme Subsidi Silang Risiko melalui Asuransi Kolektif
Sebagai solusi, OJK mendorong agar seluruh aset milik pemerintah pusat maupun daerah segera diasuransikan secara menyeluruh melalui skema kolektif. Ogi menjelaskan bahwa mekanisme ini akan menciptakan subsidi silang risiko yang efektif. "Kalau itu aset harta benda milik pemerintah diasuransikan dan itu harusnya di seluruhnya, supaya preminya itu bisa digunakan kalau terjadi bencana alam. Kan tidak seluruhnya terjadi serentak, terjadi di daerah tertentu, maka dia itu bisa dibantu dari premi yang di daerah yang tidak mengalami bencana alam," jelasnya. Dengan demikian, beban kerugian di satu titik dapat dimitigasi oleh akumulasi premi dari wilayah lain yang tidak terdampak.
Kendala Anggaran vs Efisiensi Jangka Panjang
Meskipun manfaatnya jelas, Ogi mengakui bahwa pelaksanaan program asuransi barang milik negara dan daerah masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan anggaran. Alokasi dana kerap diprioritaskan untuk kebutuhan pos belanja lainnya, sehingga cakupan perlindungan belum merata. "Memang pemerintah lagi kesulitan budget-nya dialokasikan tempat lain, jadi program ini belum seluruhnya, tidak semuanya," ujar Ogi. Namun, ia menegaskan bahwa mengasuransikan aset pemerintah justru merupakan langkah efisiensi fiskal dalam jangka panjang. Berdasarkan kajian ilmiah, beban biaya premi terbukti jauh lebih kecil dibandingkan nilai kerugian yang harus ditanggung negara saat aset rusak akibat bencana. "Kalau kita bandingkan tidak mengasuransikan dengan mengasuransikan, maka biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan kerugian akibat bencana itu jauh lebih besar kerugian akibat bencana," tegas Ogi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Amankan Pelayaran di Wilayah Perbatasan: Disnav Ambon, Polda, dan Kejati Maluku Perkuat Sinergi Navigasi Maritim

Transformasi Ekonomi Indonesia Timur: Maluku Utara dan NTB Catat Pertumbuhan Gemilang di Atas Rata-rata Nasional

Kecelakaan Fatal di The Saltu Parung: Tiga Pengunjung Terluka, Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Operator
