Menteri HAM Natalius Pigai Desak Penanganan Kasus Bupati Kupang Ditinjau dari Perspektif Korban
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Pernyataan tegas ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026), setelah Pigai menerima laporan dari Forum Perempuan Diaspora NTT dan Komisi XIII DPR RI.
- Ia menekankan bahwa keadilan tidak boleh dinilai berdasarkan persepsi umum, pelaku, atau aparat penegak hukum, melainkan berdasarkan perasaan adil atau tidak dari korban itu sendiri.
- Greg Retas Daeng , Direktur Advokasi PADMA Indonesia, merinci bahwa insiden tersebut diduga terjadi pada 13 November 2026 dan dilaporkan pada 18 November.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa standar keadilan dalam penanganan dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus sepenuhnya diukur dari sudut pandang korban. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11/2026), setelah Pigai menerima laporan dari Forum Perempuan Diaspora NTT dan Komisi XIII DPR RI. Ia menekankan bahwa keadilan tidak boleh dinilai berdasarkan persepsi umum, pelaku, atau aparat penegak hukum, melainkan berdasarkan perasaan adil atau tidak dari korban itu sendiri.
Greg Retas Daeng, Direktur Advokasi PADMA Indonesia, merinci bahwa insiden tersebut diduga terjadi pada 13 November 2026 dan dilaporkan pada 18 November. Hingga kini, proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan; korban telah diperiksa, dibacakan berita acara pemeriksaan (BAP), dan menjalani visum. Namun, terduga pelaku belum dimintai keterangan dan belum ada penetapan tersangka. "Kami sampaikan kasus ini belum sampai ke ranah penyidikan, masih penyelidikan. Uniknya kejadian sejak tanggal 13 November. Hari ini tanggal 18 November, terlapor belum diperiksa, dan menurut informasi baru akan diperiksa tanggal 21 November 2026," ujar Greg.
Menteri HAM Perintahkan Tindak Lanjut Konkret dan Independen
Menanggapi potensi ancaman keselamatan perempuan yang terlibat dalam kasus ini, Kementerian HAM mengambil sikap tegas melalui perintah kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Hak Perempuan (Ditjen PDK) serta Kanwil HAM NTT untuk mengambil langkah konkret. Pigai menyatakan bahwa kementeriannya berencana menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT guna mendorong penyelidikan yang komprehensif, imparsial, dan objektif. Ia juga mendesak Kepolisian NTT agar bergerak cepat, dengan penekanan bahwa profesionalisme tidak hanya terlihat dari formalitas menindaklanjuti laporan, tetapi dari ketepatan dan kecepatan kerja yang membuat masyarakat merasa proses hukum berjalan nyata.
DPR dan DPD Tekankan Prioritas Hukum Tanpa Menunggu Viral
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka membantah adanya kendala birokrasi yang mengharuskan persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa Bupati. Ia menegaskan bahwa Polri dapat langsung melakukan pemeriksaan. "Mendagri kemarin tanggal 16 November sudah menyatakan secara terbuka bahwa terkait persoalan termasuk masalah ini, sebetulnya kepolisian bisa langsung periksa," tegas Rieke, yang hadir bersama Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga dari DPD RI. Pertemuan yang juga dihadiri Ketua Forum Perempuan Diaspora NTT Sere Aba ini menyoroti tenggat waktu pemeriksaan terduga pelaku pada 21 November. Rieke menegaskan bahwa azas praduga tak bersalah tidak boleh menjadi alasan untuk memprioritaskan kasus hanya jika sudah viral, melainkan aparat harus berkomitmen mengusut tuntas kasus tersebut demi kepastian hukum.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemensos Resmi Setujui Lahan Sekolah Rakyat Blora, 30 Siswa Tunggu Gedung Permanen

Wali Kota Ternate Tauhid Soleman: Kota Ini Jadi Pusat Logistik dan Penggerak Ekonomi Maluku Utara

Wilio Run 2026 Hadirkan Paket Keluarga, Tiket Bisa Dibeli Lewat BRImo
