Guncangan Kepercayaan Publik: DPR dan KPU Merespons Petisi 24 Ribu Warganet Tuntut Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Legitimasi lembaga legislatif nasional kini tengah diuji dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
- Petisi daring yang diinisiasi oleh Farida Octavia melalui laman change.org telah menarik perhatian luas, dengan jumlah penandatangan menembus angka 24.088 orang hanya dalam hitungan jam.
- Farida Octavia dalam petisinya mengajukan tiga tuntutan utama yang dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.
Legitimasi lembaga legislatif nasional kini tengah diuji dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petisi daring yang diinisiasi oleh Farida Octavia melalui laman change.org telah menarik perhatian luas, dengan jumlah penandatangan menembus angka 24.088 orang hanya dalam hitungan jam. Desakan ini muncul beriringan dengan kontroversi keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang baru saja mengundurkan diri dari jabatannya, memicu gelombang kritik terhadap transparansi kualifikasi pendidikan para wakil rakyat di Indonesia.
Farida Octavia dalam petisinya mengajukan tiga tuntutan utama yang dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik. Pertama, ia mendesak pimpinan DPR RI untuk membuka rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota dewan secara terbuka kepada masyarakat, mencakup jenjang pendidikan menengah hingga gelar akademik tertinggi. Kedua, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara independen. Ketiga, Farida menyerukan agar seluruh anggota DPR secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka sebagai bentuk pembuktian integritas. "Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan bebas dari praktik pemalsuan," tulisnya, menegaskan bahwa transparansi ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum.
Respons Pimpinan DPR: Data Terbuka di KPU
Menanggapi desakan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, memberikan klarifikasi bahwa data syarat pendidikan calon anggota dewan sebenarnya sudah tersedia secara terbuka. Dasco menjelaskan bahwa dalam mekanisme pencalonan, seluruh data mengenai calon legislatif, termasuk latar belakang pendidikan, dapat diakses oleh publik melalui laman resmi KPU. "Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco saat berada di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/11). Pernyataan ini menyiratkan bahwa lembaga legislatif merasa sudah memenuhi standar transparansi sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kewenangan Verifikasi dan Implikasi Politik
Sementara itu, Lalu Hadrian, Wakil Ketua Komisi X DPR bidang pendidikan dari Fraksi PKB, menyerahkan sepenuhnya isu verifikasi keabsahan ijazah kepada KPU. Ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, Lalu menyatakan sikap menghormati dan memaklumi desakan masyarakat yang muncul di tengah kondisi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang berada di titik krusial. Kasus ini tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi juga menyentuh inti legitimasi politik, di mana integritas akademis pejabat publik dipandang langsung berkaitan dengan validitas kebijakan yang dihasilkan. Dengan ribuan tanda tangan yang terus bertambah, tekanan sosial terhadap DPR dan KPU untuk memberikan kejelasan lebih lanjut diperkirakan akan semakin intensif dalam beberapa hari ke depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

ALFI Siasati Pembatasan Nataru dengan Pengiriman Awal, Tekan Beban Logistik Rp3.700 Triliun

Ajaib Kripto Luncurkan Token Anthropic (XANT) untuk Investor Indonesia

7 Warga Pangalengan Terlantar di Maluku Utara, Pemkab Bandung Perketat Edukasi Desa Cegah Penipuan Kerja
