Tito Karnavian Peringatkan Kepala Daerah: Jaga Inflasi agar Tak Terjadi Kerusuhan ala Prancis
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mewaspadai lonjakan harga pangan di wilayah masing-masing.
- Ia menekankan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan isu sensitif yang menyangkut 'urusan perut' masyarakat.
- Menurut data yang dipaparkan, inflasi nasional per Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mewaspadai lonjakan harga pangan di wilayah masing-masing. Dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara & Maluku di Jakarta, Jumat (20/11), Tito mengaitkan potensi ketidakstabilan sosial dengan kenaikan biaya hidup, bahkan menyiratkan risiko kerusuhan serupa yang terjadi di beberapa negara Eropa. Ia menekankan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan isu sensitif yang menyangkut 'urusan perut' masyarakat.
Menurut data yang dipaparkan, inflasi nasional per Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan. Tito menilai angka ini berada dalam rentang yang baik bagi produsen, namun menjadi sinyal bahaya bagi konsumen. "Ini menyenangkan petani, tapi hati-hati konsumen karena kita negara konsumen dan produsen, enggak kayak Singapura cuma konsumen," ujar Tito. Pemerintah pusat saat ini berupaya keras menahan laju inflasi agar tidak menyentuh ambang batas 3,5 persen, karena pada level tersebut, daya beli masyarakat, khususnya kelompok desil 1 hingga 4, akan tergerus signifikan.
Perhatian Khusus untuk Lima Provinsi dengan Inflasi Tinggi
Tito menyoroti ketimpangan data di mana sejumlah provinsi mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional. Lima wilayah yang menjadi sorotan utama meliputi Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Tengah, dan Papua Tengah. Bagi Tito, tingginya angka inflasi di daerah-daerah ini mengindikasikan adanya masalah fundamental pada rantai suplai dan distribusi yang kurang lancar. "Saya tidak puas dengan kabupaten kota ini. Ini cuman dua aja. Satu, dia tidak mengerti cara menangani inflasi atau tidak peduli," tegasnya. Ia menginstruksikan kepala daerah di wilayah-wilayah tersebut untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda, pelaku usaha, distributor, serta Badan Pusat Statistik (BPS) guna mengidentifikasi titik lemah dalam sistem distribusi pangan.
Imbauan Politik: Cegah Krisis Sosial Akibat Kenaikan Harga
Di balik instruksi teknis ekonomi, pesan politik Tito sangat jelas: mencegah gejolak sosial akibat kenaikan harga barang dan jasa. Ia mengingatkan sejarah kerusuhan di Prancis, Belgia, Albania, Jerman, dan Italia yang dipicu oleh ketidakmampuan masyarakat menanggung biaya hidup ketika gaji stagnan sementara harga melonjak. "Kepala daerah jangan sekali-sekali anggap remeh kenaikan harga barang dan jasa," imbuhnya. Dengan pemerintah pusat yang telah fokus menangani harga energi, tanggung jawab utama kini beralih ke pemerintah daerah untuk memastikan stabilitas harga pangan lokal, demi menjaga ketahanan sosial di tengah dinamika ekonomi makro yang menantang, sebagaimana diproyeksikan dalam artikel pertumbuhan ekonomi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

ALFI Siasati Pembatasan Nataru dengan Pengiriman Awal, Tekan Beban Logistik Rp3.700 Triliun

Ajaib Kripto Luncurkan Token Anthropic (XANT) untuk Investor Indonesia

7 Warga Pangalengan Terlantar di Maluku Utara, Pemkab Bandung Perketat Edukasi Desa Cegah Penipuan Kerja
