7 Warga Pangalengan Terlantar di Maluku Utara, Pemkab Bandung Perketat Edukasi Desa Cegah Penipuan Kerja
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pejabat Kabupaten Bandung memperketat langkah pencegahan setelah tujuh warga asal Pangalengan mengalami nasib tragis dengan status terlantar di Maluku Utara .
- Menurut keterangan Ningning, para korban dijanjikan upah sebesar Rp150 ribu per hari .
- Namun, realitas di lokasi sangat berbeda; proyek yang dituju ternyata sudah dikerjakan oleh pihak lain, sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan.
Pejabat Kabupaten Bandung memperketat langkah pencegahan setelah tujuh warga asal Pangalengan mengalami nasib tragis dengan status terlantar di Maluku Utara. Prabowo Berubah Arah: Yusril Ihza Mahendra Ungkap Dugaan Makar untuk Melumpuhkan Pemerintahan">Kasus ini mengungkap modus penipuan tawaran kerja yang berujung pada keterlambatan pemulangan akibat kekosongan dana. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah, menegaskan bahwa akar masalahnya terletak pada kurangnya sosialisasi di tingkat akar rumput yang membuat masyarakat mudah tergiur iming-iming upah tinggi tanpa verifikasi kepastian kerja.
Menurut keterangan Ningning, para korban dijanjikan upah sebesar Rp150 ribu per hari. Namun, realitas di lokasi sangat berbeda; proyek yang dituju ternyata sudah dikerjakan oleh pihak lain, sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Para pekerja tersebut sempat bertahan dan bekerja selama lima hari sebelum akhirnya mengundurkan diri. Mereka sempat ditampung di Desa Nurweda, tempat mereka semula akan bekerja dalam kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Situasi menjadi kritis ketika mereka kesulitan membiayai perjalanan pulang karena tidak memiliki penghasilan, memaksa mereka meminta bantuan resmi dari pemerintah.
Koordinasi Lintas Lembaga untuk Pemulangan Warga
Proses pemulangan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Baznas Kabupaten Bandung, serta Dinas Sosial Provinsi Halmahera. Ningning menjelaskan bahwa pihak desa di lokasi penampungan juga turut membantu dengan menyediakan kebutuhan dasar, tempat tinggal, dan pekerjaan sementara bagi warga Bandung tersebut selama masa tunggu kepulangan. "Alhamdulillah, dari Dinas Sosial kami bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Baznas Kabupaten Bandung untuk pemulangan mereka. Kami juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Halmahera serta pihak sekretaris desa yang menampung teman-teman dari Kabupaten Bandung ini," ujar Ningning. Kerja sama lintas sektoral ini menjadi kunci vital untuk memastikan warga dapat kembali ke daerah asal dengan aman tanpa membebani biaya tambahan yang signifikan.
Antisipasi Lonjakan Kasus Warga Terlantar
Kasus ini bukan satu-satunya; data dari UPTD Dinas Sosial menunjukkan bahwa sekitar 62 warga terlantar telah ditangani sepanjang tahun ini. Angka tersebut mengindikasikan bahwa migrasi kerja tanpa kepastian masih menjadi tren yang berisiko tinggi bagi masyarakat. Untuk memutus rantai masalah ini, Ningning menekankan pentingnya solusi struktural, bukan sekadar bantuan darurat. Edukasi harus dimulai dari desa dengan memberikan informasi yang valid mengenai peluang kerja dan risiko yang mungkin dihadapi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki literasi kerja yang lebih baik dan tidak lagi menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan, sehingga kemandirian ekonomi dapat terjaga di daerah asal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

ALFI Siasati Pembatasan Nataru dengan Pengiriman Awal, Tekan Beban Logistik Rp3.700 Triliun

Ajaib Kripto Luncurkan Token Anthropic (XANT) untuk Investor Indonesia

Tito Karnavian Peringatkan Kepala Daerah: Jaga Inflasi agar Tak Terjadi Kerusuhan ala Prancis
