EUDR Uni Eropa Mulai Berlaku Akhir 2026, Ekspor RI Senilai Rp127,74 Triliun Terancam
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Dradjad menjelaskan bahwa sinyal pemberlakuan aturan ini sudah diterima secara langsung oleh pelaku industri melalui pengumuman dari perusahaan logistik global Maersk .
- Maersk menginformasikan kepada para kliennya bahwa EUDR akan mulai diberlakukan pada akhir Desember 2026.
- Modus Operandi Aturan dan Komoditas Rentan Cakupan regulasi EUDR sangat luas, mencakup komoditas seperti daging, kedelai, minyak sawit, kopi, kakao, kayu beserta produk turunannya, serta karet.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo memperingatkan bahwa penerapan aturan antideforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) berpotensi mengancam nilai ekspor Indonesia sebesar US$7 miliar atau setara dengan Rp127,74 triliun (asumsi kurs Rp18.235 per dolar AS). Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (18/11), menandai urgensi tinggi bagi sektor agri-hortikultura dan kehutanan nasional untuk segera beradaptasi dengan standar keberlanjutan yang ketat.
Dradjad menjelaskan bahwa sinyal pemberlakuan aturan ini sudah diterima secara langsung oleh pelaku industri melalui pengumuman dari perusahaan logistik global Maersk. Maersk menginformasikan kepada para kliennya bahwa EUDR akan mulai diberlakukan pada akhir Desember 2026. Implikasinya, seluruh produk ekspor yang masuk ke pasar Uni Eropa wajib memenuhi persyaratan bebas deforestasi dan harus dilengkapi dengan data geolokasi atau informasi presisi mengenai lokasi lahan asal komoditas tersebut.
Modus Operandi Aturan dan Komoditas Rentan
Cakupan regulasi EUDR sangat luas, mencakup komoditas seperti daging, kedelai, minyak sawit, kopi, kakao, kayu beserta produk turunannya, serta karet. Meskipun seluruh komoditas tersebut berada di bawah pengawasan, Dradjad menegaskan bahwa Indonesia paling rentan mengalami dampak signifikan pada sektor minyak sawit, kopi, kakao, kayu, dan karet. "Data yang pernah saya lihat dulu itu kalau enggak salah nilainya sekitar US$7 miliaran. Saya belum dapat data yang terakhir, tapi angkanya pernah segitu," ujar Dradjad, menggarisbawahi besarnya potensi kerugian jika persiapan tidak dilakukan secara masif.
Peran BIG dan Ancaman Berakhirnya GSP
Untuk memitigasi risiko tersebut, pemerintah telah menyiapkan infrastruktur data melalui Badan Informasi Geospasial (BIG). Dradjad mengimbau para eksportir untuk segera memanfaatkan sistem BIG yang sudah siap guna memvalidasi geolokasi lahan, sehingga kelancaran ekspor tidak terganggu. Selain tantangan teknis EUDR, terdapat risiko perdagangan lain yang mengintai. Dradjad mengingatkan bahwa fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) bagi Indonesia akan berakhir pada awal 2027. Jika Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) belum berlaku saat GSP berakhir, ekspor senilai sekitar US$5,6 miliar yang selama ini menikmati preferensi tarif berpotensi kembali dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation (MFN), yang akan membebani daya saing produk Indonesia di pasar Eropa.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bareskrim Sita Bukti Baru Kasus Makar; Empat Jenderal Aktif Jadi Tersangka

Indonesia Gaet Tiongkok, Kaveling Batu Bara Jadi Etanol Nilainya Tembus Rp32,89 Triliun

DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Hukuman Mati untuk Koruptor Tetap Berlaku di Empat Pilar Baru
