Yusril Ihza Mahendra: Penentuan Dua Calon Wapres Sepenuhnya Kewenangan Presiden
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Penegasan ini disampaikan di tengah proses transisi pemilihan pemimpin negara yang menuntut kejelasan tata kelola konstitusional.
- Yusril menekankan batas kompetensi antar-lembaga negara untuk mencegah ambiguitas hukum dalam proses seleksi calon wakil rakyat tertinggi di Indonesia.
- Menurut Yusril, di luar kewenangan pencalonan yang menjadi hak prerogatif Kepala Negara, pemerintah memiliki tugas spesifik dalam memastikan kelancaran proses politik tersebut.
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), menegaskan secara gamblang bahwa kewenangan menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berada sepenuhnya di tangan Presiden. Penegasan ini disampaikan di tengah proses transisi pemilihan pemimpin negara yang menuntut kejelasan tata kelola konstitusional. Yusril menekankan batas kompetensi antar-lembaga negara untuk mencegah ambiguitas hukum dalam proses seleksi calon wakil rakyat tertinggi di Indonesia.
Menurut Yusril, di luar kewenangan pencalonan yang menjadi hak prerogatif Kepala Negara, pemerintah memiliki tugas spesifik dalam memastikan kelancaran proses politik tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) saat ini telah ditugaskan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan pimpinan MPR. Langkah ini diambil agar seluruh rangkaian pemilihan wakil presiden dapat berjalan dengan mekanisme yang tertib dan sesuai dengan aturan main yang berlaku.
Peran Koordinasi Pemerintah dengan MPR
Yusril memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026), dengan menekankan bahwa fokus tugasnya saat ini bukan lagi pada aspek pemilihan atau penetapan nama, melainkan pada aspek fasilitasi teknis dan kelembagaan. "Tugas saya sekarang sebenarnya hanya membantu melakukan pengoordinasian pemerintah dengan MPR supaya pelaksanaan pemilihan wakil presiden itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya," ujar Yusril. Pernyataan ini mengindikasikan adanya pembagian peran yang tegas antara eksekutif dalam hal inisiasi calon dan legislatif-parlemen dalam proses pemilihan.
Implikasi Kewenangan Presiden
Penegasan bahwa penentuan dua calon wapres adalah kewenangan penuh Presiden membawa implikasi signifikan terhadap dinamika politik nasional. Dengan memisahkan hak pencalonan dari tugas koordinasi, sistem check and balance antar-lembaga negara menjadi lebih jelas. Yusril dan Mensesneg bertindak sebagai jembatan komunikasi antara Istana dan MPR, memastikan bahwa prosedur pemilihan berjalan tanpa hambatan administratif atau politis. Koordinasi intensif yang dilakukan bertujuan untuk meminimalisir potensi gesekan dan memastikan pemilihan wakil presiden terlaksana secara demokratis dan efisien, sesuai dengan ekspektasi publik terhadap transparansi proses konstitusional di tahun 2026.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gugat Uji Materi ke MK: Tiga Warga Menyoroti Ambiguitas Aturan Pensiun Presiden dan Wapres

BGN Perketat Imbauan: Waspada Modus Penipuan Verifikasi Dapur MBG yang Kerugian Capai Ratusan Juta

Bappenas Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Target Kontribusi Kemaritiman 15 Persen pada 2045
